Total 23098 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 547 /KMK.01/2003 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 547 /KMK.01/2003 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 546 /KMK.01/2003 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 546 /KMK.01/2003 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 545 /KMK.01/2003 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 545 /KMK.01/2003 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 538 /KMK.07/2003 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DALAM RANGKA PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH DALAM BENTUK HIBAH
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 538 /KMK.07/2003 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DALAM RANGKA PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH DALAM BENTUK HIBAH
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 426/ KMK.06/ 2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 426/ KMK.06/ 2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 25/ KMK.06/ 2003 TENTANG PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAN PENUNJANG USAHA ASURANSI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 25/ KMK.06/ 2003 TENTANG PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAN PENUNJANG USAHA ASURANSI
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 424/KMK.06/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 424/KMK.06/2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 423/KMK.06/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 423/KMK.06/2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 422/KMK.06/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 422/KMK.06/2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KMK.06/2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 421/KMK.06/2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 381/KMK.01/2003 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2003 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 381/KMK.01/2003 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2003 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKAS
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 371/KMK.03/2003 TANGGAL 21 AGUSTUS 2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYE
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 371/KMK.03/2003 TANGGAL 21 AGUSTUS 2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYE
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 370/KMK.03/2003 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 370/KMK.03/2003 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 355/KMK.03/2003 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 343 /KMK.01/2003 TENTANG LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 343 /KMK.01/2003 TENTANG LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 337/KMK.012/2003 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 337/KMK.012/2003 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 297/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 297/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO)
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 296/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 296/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 248/KMK.06/2003 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 248/KMK.06/2003 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 243/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERM
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 243/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERM
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/KMK.06/2003 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/KMK.06/2003 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 236/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 236/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 235/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 544/KMK.04/2000 TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 235/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 544/KMK.04/2000 TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229/KMK.06/2003 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229/KMK.06/2003 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2003
2003,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi