Total 23098 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 61/KMK.08/2002 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 61/KMK.08/2002 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/KMK.01/2002 TANGGAL 14 FEBRUARI 2002 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PEBEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/KMK.01/2002 TANGGAL 14 FEBRUARI 2002 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PEBEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
2002,
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP- 14 /PM/2002 TENTANG PEDOMAN KONTRAK PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP- 14 /PM/2002 TENTANG PEDOMAN KONTRAK PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN
2002,
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP- 13/PM/2002 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP- 13/PM/2002 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN
2002,
KEPUTAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERTAHANAN Nomor : KEP- 559 / KMK.02/2001 Nomor : KEP/ 10 /M/ X /2001 tentang PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI, SERTA PENYALURAN NON BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAH
KEPUTAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI PERTAHANAN Nomor : KEP- 559 / KMK.02/2001 Nomor : KEP/ 10 /M/ X /2001 tentang PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI, SERTA PENYALURAN NON BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAH
2001,
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 451/KMK.07/2001 TENTANG PENETAPAN RINCIAN JUMLAH DANA KONTINJENSI UNTUK BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG MENGALAMI SURPLUS MARJINAL SETELAH PENGALIHAN PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 451/KMK.07/2001 TENTANG PENETAPAN RINCIAN JUMLAH DANA KONTINJENSI UNTUK BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG MENGALAMI SURPLUS MARJINAL SETELAH PENGALIHAN PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 401/KMK.01/2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 401/KMK.01/2001
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 344/KMK.06/2001 TANGGAL 30 MEI 2001 TENTANG PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 344/KMK.06/2001 TANGGAL 30 MEI 2001 TENTANG PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 343/KMK.06/2001 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, PERTAMBANGAN UMUM SERTA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2001
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 343/KMK.06/2001 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM, PERTAMBANGAN UMUM SERTA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2001
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 45/KMK.017/2001 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 296/KMK.017/2000 TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 45/KMK.017/2001 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 296/KMK.017/2000 TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN
2001,
Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 570/KMK.04/2000 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 569/KMK.04/2000 TANGGAL 26 DESEMBER 2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 569/KMK.04/2000 TANGGAL 26 DESEMBER 2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 448/KMK.017/2000 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 448/KMK.017/2000 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 303/ KMK. 017/ 2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 303/ KMK. 017/ 2000
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 179/ KMK. 017/ 2000 TENTANG SYARAT, TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 179/ KMK. 017/ 2000 TENTANG SYARAT, TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
2000,
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 138/KMK.014/2000 Tentang NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 138/KMK.014/2000 Tentang NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN No. 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN No. 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2000
2000,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA NOMOR 38/PN/2000 T E N T A N G PETUNJUK TEKNIS PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA NOMOR 38/PN/2000 T E N T A N G PETUNJUK TEKNIS PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
2000,
PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU (Keputusan Menteri Keuangan RI No. 570/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999)
PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU (Keputusan Menteri Keuangan RI No. 570/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999)
1999,
PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS DAN GULA (Keputusan Menteri Keuangan RI No. 568/KMK.01/1999
PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS DAN GULA (Keputusan Menteri Keuangan RI No. 568/KMK.01/1999
1999,
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU, MESIN-MESIN, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SERTA SUKU CADANG UNTUK PEMBUATAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL LAUT DAN ALAT APUNG SELAIN KAPAL PESIAR DAN KAPAL OLAHRAGA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NO. 490/KMK.01/1
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU, MESIN-MESIN, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SERTA SUKU CADANG UNTUK PEMBUATAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL LAUT DAN ALAT APUNG SELAIN KAPAL PESIAR DAN KAPAL OLAHRAGA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NO. 490/KMK.01/1
1999,
MENTERI KEUANGAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 481/KMK.017/1999 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
MENTERI KEUANGAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 481/KMK.017/1999 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI
1999,
MENTERI KEUANGAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360/KMK.017/1999 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA
MENTERI KEUANGAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360/KMK.017/1999 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA
1999,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi