Total 23098 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229/KMK.06/2003 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2003
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 229/KMK.06/2003 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 211/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 211/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/KMK.04/2003 TENTANG PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/KMK.04/2003 TENTANG PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 117 /KMK.07/2003 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA PENYEIMBANG KEBIJAKAN TA 2003 UNTUK PENGANGKATAN PEGAWAI BARU KEPADA DAERAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 117 /KMK.07/2003 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA PENYEIMBANG KEBIJAKAN TA 2003 UNTUK PENGANGKATAN PEGAWAI BARU KEPADA DAERAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/KMK.03/2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/KMK.03/2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
2003,
Lampiran KMK Nomor 45/KMK.06/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank Tanggal : 30 Januari 2003
Lampiran KMK Nomor 45/KMK.06/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank Tanggal : 30 Januari 2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 /KMK.06/2003 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 /KMK.06/2003 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KMK.03/2003 TANGGAL 28 JANUARI 2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG D
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KMK.03/2003 TANGGAL 28 JANUARI 2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG D
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 /KMK.07/2003 TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN, DAN PEMANTAUAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 /KMK.07/2003 TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN, DAN PEMANTAUAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH KEPADA DAERAH
2003,
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-40/PM/2003 TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-40/PM/2003 TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN
2003,
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP- 38 /PM/2003 TENTANG PEDOMAN UJI KEPATUHAN REKSA DANA
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP- 38 /PM/2003 TENTANG PEDOMAN UJI KEPATUHAN REKSA DANA
2003,
TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR (Keputusan Menteri Keuangan RI No.557/KMK.04/2002 tanggal 31 Desember 2002)
TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR (Keputusan Menteri Keuangan RI No.557/KMK.04/2002 tanggal 31 Desember 2002)
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 549/KMK.04/2002 TANGGAL 31 DESEM BER 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 454/KMK.04/2002 TENTANG REGISTRASI IMPORTIR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 549/KMK.04/2002 TANGGAL 31 DESEM BER 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 454/KMK.04/2002 TENTANG REGISTRASI IMPORTIR
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 512 /KMK.06/2002 TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG DANA PENSIUN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 512 /KMK.06/2002 TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG DANA PENSIUN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 512 /KMK.06/2002 TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG DANA PENSIUN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 512 /KMK.06/2002 TENTANG PEMERIKSAAN LANGSUNG DANA PENSIUN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 454/KMK.04/2002 TANGGAL 30 OKTOBER 2002 TENTANG REGISTRASI IMPORTIR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 454/KMK.04/2002 TANGGAL 30 OKTOBER 2002 TENTANG REGISTRASI IMPORTIR
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 453/KMK.04/2002 TANGGAL 30 OKTOBER 2002 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 453/KMK.04/2002 TANGGAL 30 OKTOBER 2002 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 432/KMK.01/2002 TANGGAL 21 OKTOBER 2002 TENTANG PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 432/KMK.01/2002 TANGGAL 21 OKTOBER 2002 TENTANG PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 423 /KMK.06/2002 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 423 /KMK.06/2002 TENTANG JASA AKUNTAN PUBLIK
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 300/KMK.01/2002 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 300/KMK.01/2002 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 138/KMK.03/2002 TANGGAL 8 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 185/KMK.06/2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 138/KMK.03/2002 TANGGAL 8 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 185/KMK.06/2000
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 138/KMK.03/2002 TANGGAL 8 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 138/KMK.03/2002 TANGGAL 8 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 138/KMK.03/2002 TANGGAL 8 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 138/KMK.03/2002 TANGGAL 8 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 138/KMK.03/2002 TANGGAL 8 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 138/KMK.03/2002 TANGGAL 8 APRIL 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTA
2002,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi