Total 23098 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
2008,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.06/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.06/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/KMK.02/2008 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGAI DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI IURAN BADAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI ME
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/KMK.02/2008 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGAI DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI IURAN BADAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI ME
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 84/KMK.01/2006 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005-2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 84/KMK.01/2006 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2005-2009
2006,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP- 344/KM.5/2005 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI ATAS PT STARINDO WAHANA SAKTI INSURANCE BROKERS (D/H PT VIJAYA SAPTA INSURANCE BROKERS)
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP- 344/KM.5/2005 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI ATAS PT STARINDO WAHANA SAKTI INSURANCE BROKERS (D/H PT VIJAYA SAPTA INSURANCE BROKERS)
2005,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.06/2005 TENTANG STRATEGI PENGELOLAAN UTANG NEGARA TAHUN 2005-2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.06/2005 TENTANG STRATEGI PENGELOLAAN UTANG NEGARA TAHUN 2005-2009
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 624/PMK.04/2004 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 624/PMK.04/2004 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 505 / KMK.02 / 2004 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2005
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 505 / KMK.02 / 2004 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2005
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.06/2004 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.06/2004 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.06/2004 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 275/KMK.06/2004 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS ALAM TAHUN ANGGARAN 2004
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 197/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASIS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 197/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASIS
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/KMK.01/2004 TANGGAL 24 MARET 2004 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/KMK.01/2004 TANGGAL 24 MARET 2004 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 118/KMK.04/2004 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 118/KMK.04/2004 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 179/KMK.010/2003 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM DAN PERMODALAN PERUSAHAAN EFEK
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 179/KMK.010/2003 TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM DAN PERMODALAN PERUSAHAAN EFEK
2003,
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2344/LK/2003
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2344/LK/2003
2003,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : KEP-2344 /LK/2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN INVESTASI DANA PENSIUN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : KEP-2344 /LK/2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN INVESTASI DANA PENSIUN
2003,
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-618/LK/2003
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP-618/LK/2003
2003,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : KEP – 618/LK/2003 TENTANG PERSYARATAN PENGETAHUAN DI BIDANG DANA PENSIUN SERTA TATA CARA PEMENUHANNYA BAGI PENGURUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : KEP – 618/LK/2003 TENTANG PERSYARATAN PENGETAHUAN DI BIDANG DANA PENSIUN SERTA TATA CARA PEMENUHANNYA BAGI PENGURUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 584/KMK.04/2003 TENTANG PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 584/KMK.04/2003 TENTANG PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 580/KMK.04/2003 TANGGAL 31 DESEMBER 2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 580/KMK.04/2003 TANGGAL 31 DESEMBER 2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 579 /KMK.07/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/KMK.07/2001 TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PINJAMAN DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 579 /KMK.07/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/KMK.07/2001 TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PINJAMAN DAERAH
2003,
Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 578 / KMK.07 / 2003
Lampiran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 578 / KMK.07 / 2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 578 / KMK.07 / 2003 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA PENYESUAIAN TAHUN ANGGARAN 2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 578 / KMK.07 / 2003 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA PENYESUAIAN TAHUN ANGGARAN 2004
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548 /KMK.07/2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548 /KMK.07/2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2004
2003,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi