Total 23207 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS
1998,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/Permentan/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/Permentan/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
2007,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGER
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGER
1968,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA PENJAMIN
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TES KEMAMPUAN AKADEMIK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TES KEMAMPUAN AKADEMIK
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MANAJER INVESTASI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MANAJER INVESTASI
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2017 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMIN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.05/2017 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA PENJAMIN
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DAN DAFTAR EFEK SYARIAH LUAR NEGERI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DAN DAFTAR EFEK SYARIAH LUAR NEGERI
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI SEKTOR JASA KEUANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI SEKTOR JASA KEUANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
2025,
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI, DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI, DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENGHARGAAN INDUSTRI HALAL INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENGHARGAAN INDUSTRI HALAL INDONESIA
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUMSENG,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUMSENG,
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN LAPIS SENG DAN BAJA LEMBARAN LAPIS SENG W
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN LAPIS SENG DAN BAJA LEMBARAN LAPIS SENG W
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN, PELAT, DAN GULUNGAN CANAI PANAS DAN BAJA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAJA LEMBARAN, PELAT, DAN GULUNGAN CANAI PANAS DAN BAJA
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi