Total 23890 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
2025,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH
2025,
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2025,
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
2025
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
2025
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
2025
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH
2025
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG HAK KHUSUS PADA RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG HAK KHUSUS PADA RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI
2025,
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
2025,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN TOL
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN TOL
2025,
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA INSTANSI PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA INSTANSI PEMERINTAH
2025,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
2025,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN
2025,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
2025,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2025-2029
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG DUKUNGAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PENDANAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG DUKUNGAN BUPATI/WALI KOTA DALAM PENDANAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN, PENETAPAN STATUS PENGAWASAN, DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN, PENETAPAN STATUS PENGAWASAN, DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAA
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN REKENING PADA BANK UMUM
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN REKENING PADA BANK UMUM
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN SECARA DARING
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN SECARA DARING
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi