Total 23601 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.09-HT.05.10 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN BESARNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.09-HT.05.10 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN BESARNYA IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS
1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR NASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH PADA TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PEMBERIAN DUKUNGAN KEPADA BANK YANG MENYALURKAN PINJAMAN KEPADA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH PADA TAHUN ANGGARAN 2025 UNTUK PEMBERIAN DUKUNGAN KEPADA BANK YANG MENYALURKAN PINJAMAN KEPADA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025–2029
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025–2029
2025,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DAN BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
2025,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG UPAYA PENANGANAN KEADAAN TERTENTU UNTUK NORMALISASI ALUR PELAYARAN PELABUHAN PULAU BAAI, TRANSPORTASI DAN LOGISTIK, SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PULAU ENGGANO
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG UPAYA PENANGANAN KEADAAN TERTENTU UNTUK NORMALISASI ALUR PELAYARAN PELABUHAN PULAU BAAI, TRANSPORTASI DAN LOGISTIK, SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PULAU ENGGANO
2025,
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKE
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKE
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNG
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNG
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ B
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ B
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN P
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN P
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGR
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGR
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDON
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDON
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADA
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADA
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN
2025
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi