Total 23763 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
2010,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 772/MENKES/SK/VI/2002 TENTANG PEDOMAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS)
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 772/MENKES/SK/VI/2002 TENTANG PEDOMAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS)
2002,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
2008,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 755/MENKES/PER/IV/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DIRUMAH SAKIT
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 755/MENKES/PER/IV/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DIRUMAH SAKIT
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
1998,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI
1999,
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG LEGALITAS SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG SEDANG DALAM PROSES REGISTRASI ULANG
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG LEGALITAS SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG SEDANG DALAM PROSES REGISTRASI ULANG
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2025,
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESA
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESA
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA WAKAF BENDA BERGERAK BERUPA UANG
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK NEGERI
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK NEGERI
2025,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF
2025,
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2025–2029
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2025–2029
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
2025,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA, TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA, TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA
2025,
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025-2029
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2025-2029
2025
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025-2029
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025-2029
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi