Total 23313 regulasi
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT
2025,
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
2025,
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
2025,
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKTOA
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKTOA
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JAS
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JAS
2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PER-10/PJ/2025 TENTANG PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PER-10/PJ/2025 TENTANG PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-9/PJ/2025 TENTANG PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN TERHADAP KEGIATAN PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-9/PJ/2025 TENTANG PENONAKTIFAN AKSES PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN TERHADAP KEGIATAN PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-7/PJ/2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUSAHA KENA PAJAK, OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA PERINCIAN JENIS, DOKUMEN, DAN SALURAN UNTUK PELAKSANAAN HAK DAN PEMENU
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-7/PJ/2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUSAHA KENA PAJAK, OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA PERINCIAN JENIS, DOKUMEN, DAN SALURAN UNTUK PELAKSANAAN HAK DAN PEMENU
2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2025 TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KREITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2025 TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KREITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA SPECIA
2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-5/PJ/2025 TENTANG PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-5/PJ/2025 TENTANG PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN
2025
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
2025,
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG LOGO KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENGGUNAANNYA
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG LOGO KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENGGUNAANNYA
2025,
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025
2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG BENTUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG BENTUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN TRANSMIGRASI
2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025
2025
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2022,
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA
2012
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 146 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS MEMBANGUN DAN PELAYANAN PERIZINAN PRASARANA REKLAMASI KAWASAN STARTEGIS PANTAI UTARA JAKARTA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 146 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS MEMBANGUN DAN PELAYANAN PERIZINAN PRASARANA REKLAMASI KAWASAN STARTEGIS PANTAI UTARA JAKARTA
2014
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 1,4 GHz
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 1,4 GHz
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi