Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/PMK.02/2005 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/PMK.02/2005 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 /PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 /PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC)
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASI
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 626 / PMK.02 / 2004 TENTANG PENETAPAN DANA PENYESUAIAN TAHUN ANGGARAN 2005 KEPADA DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN DAERAH KOTA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 626 / PMK.02 / 2004 TENTANG PENETAPAN DANA PENYESUAIAN TAHUN ANGGARAN 2005 KEPADA DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN DAERAH KOTA
2004,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2004,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 600/PMK.010/2004 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 600/PMK.010/2004 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA
2004,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 564/KMK.03/2004 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 564/KMK.03/2004 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1308/KMK.04/1989 TENTANG BATAS NILAI NOMINAL DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO SERTA SALDO TABUNGAN TERTINGGI YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1308/KMK.04/1989 TENTANG BATAS NILAI NOMINAL DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO SERTA SALDO TABUNGAN TERTINGGI YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1989,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1161 TAHUN 1988
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1161 TAHUN 1988
1988,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1160 TAHUN 1988
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1160 TAHUN 1988
1988,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 836/KMK.04/1992 TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 836/KMK.04/1992 TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI
1992,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/KMK.01/2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/KMK.01/2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2010,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/KMK.01/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 347/KMK.01/2008 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANG
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/KMK.01/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 347/KMK.01/2008 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANG
2010,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177 /KMK.01/2010 TENTANG PENETAPAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH PADA BIDANG INVESTASI RAMAH LINGKUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177 /KMK.01/2010 TENTANG PENETAPAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH PADA BIDANG INVESTASI RAMAH LINGKUNGAN
2010,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: KEP-172/KM.10/2010 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG AGEN ASURANSI KERUGIAN ATAS PT BINTANG KENCANA SEJAHTERA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: KEP-172/KM.10/2010 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG AGEN ASURANSI KERUGIAN ATAS PT BINTANG KENCANA SEJAHTERA
2010,
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/KM.l/2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILA YAH IV DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/KM.l/2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILA YAH IV DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
2010,
SAUNAN KEPUTUSAN MENTER I KEUANGAN NOMOR 147jKM.lj2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
SAUNAN KEPUTUSAN MENTER I KEUANGAN NOMOR 147jKM.lj2010 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
2010,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/KMK.02/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT, DEPARTEMEN KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/KMK.02/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT, DEPARTEMEN KESEHATAN
2010,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KEP-105/KM.10/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KEP-105/KM.10/2009
2009,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KEP-19/KM.10/2009 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI ATAS PT METANOIA MULIA SEJAHTERA REINSURANCE BROKERS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KEP-19/KM.10/2009 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI ATAS PT METANOIA MULIA SEJAHTERA REINSURANCE BROKERS
2009,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/KM.8/2009
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/KM.8/2009
2009,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/KM.10/2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/KM.10/2008
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 345/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 316/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK T
2008,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi