Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010
2009,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 08/Permentan/SR.140/2/2007 TENTANG SYARTA DAN TATACARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 08/Permentan/SR.140/2/2007 TENTANG SYARTA DAN TATACARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK
2007,
        
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.33/Menhut-II/2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/MENHUT-II/2006 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.33/Menhut-II/2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.51/MENHUT-II/2006 TENTANG PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK
2007,
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert?HK.060/2/2006 Tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert?HK.060/2/2006 Tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
2006,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.21/Menhut-II/2005 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.21/Menhut-II/2005 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
2005,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.10/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.05/MENHUT-II/2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN MELALUI PENAWARAN DALAM PELELANGAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.10/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.05/MENHUT-II/2004 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN MELALUI PENAWARAN DALAM PELELANGAN
2004,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174 PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174 PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
2007,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1781 PMK.Oll I2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASIHOLU MINYAK DAN GAS BUMISERTA PANAS BUM!
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1781 PMK.Oll I2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASIHOLU MINYAK DAN GAS BUMISERTA PANAS BUM!
2007,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1781 PMK.Oll I2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASIHOLU MINYAK DAN GAS BUMISERTA PANAS BUM!
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1781 PMK.Oll I2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASIHOLU MINYAK DAN GAS BUMISERTA PANAS BUM!
2007,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174 PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174 PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
2007,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 152 /PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 152 /PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2007
2007,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI
2007,
PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 74/PMK010/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PERTANGGUNGAN ASURANSI PADA UNI USAHA ASURANSIKENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 74/PMK010/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PERTANGGUNGAN ASURANSI PADA UNI USAHA ASURANSIKENDARAAN BERMOTOR
2007,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48 / PMK.04 / 2007 TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48 / PMK.04 / 2007 TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
2007,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
2007,
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2007)
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2007)
2007,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.05/2007 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.05/2007 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2007,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
2007,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 142 /PMK.07/2006 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 142 /PMK.07/2006 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2007
2006,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK. 012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK. 012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
2006,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.O12/2006 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.O12/2006 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
2006,
PERATURAMN ENTERKI EUANGAN NOMOR ss /PMK.0212A06 TENTANG PETUNJUKP ENYUSUNADNA NP ENELAAHARNE NCANAK ERJA DAN ANGGARANK EMENTERIANN EGARA/LEMBAGAT AHUN 2OO7
PERATURAMN ENTERKI EUANGAN NOMOR ss /PMK.0212A06 TENTANG PETUNJUKP ENYUSUNADNA NP ENELAAHARNE NCANAK ERJA DAN ANGGARANK EMENTERIANN EGARA/LEMBAGAT AHUN 2OO7
2006,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2006
2006,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2006
2006,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi