Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 39/M-DAG/PER/12/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGNAN NOMOR 36/M-DAG/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 39/M-DAG/PER/12/2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGNAN NOMOR 36/M-DAG/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
2007,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK.010/2016 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK.010/2016 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK.010/2016 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK.010/2016 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
2007,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/PMK.010/2016 TENTANG PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN g PAJAK PENGHASILAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/PMK.010/2016 TENTANG PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN g PAJAK PENGHASILAN
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 /PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 /PMK.010/2016 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/PMK.05/2016TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/PMK.05/2016TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 33/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENTAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 33/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG TATA CARA PENTAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2012,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPU
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPU
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLI
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 31/M-DAG/PER/10/2011 TENTANG BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 31/M-DAG/PER/10/2011 TENTANG BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
2011,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95/PMK.05/2016 TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95/PMK.05/2016 TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/PMK.04/2016 TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/PMK.04/2016 TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 30/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 30/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
2012,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 /PMK.07 /2016 TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 /PMK.07 /2016 TENTANG KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK. 05/2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK. 05/2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK.010/2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK.010/2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 29/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 29/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN
2012,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PMK.06/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG MELALUI INTERNET
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PMK.06/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG MELALUI INTERNET
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK KEGIATAN PEMI:.,IHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK KEGIATAN PEMI:.,IHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI DANA KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PEMERINTAH PUSAT
2016,
Regulasi per halaman: