Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08)
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 /PMK.06/2016 TENT ANG TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 /PMK.06/2016 TENT ANG TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 68 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PENYEDIAAN: PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 68 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PENYEDIAAN: PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 /PMK.04/2016 TENT ANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 /PMK.04/2016 TENT ANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.06/2016 TENTANG PENILAIAN KEKAYAAN YANG DIKUASAI NEGARA BERUPA SUMBER DAYA ALAM
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.06/2016 TENTANG PENILAIAN KEKAYAAN YANG DIKUASAI NEGARA BERUPA SUMBER DAYA ALAM
2016,
Perubahan dan Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 375/KP/XI/1988 Tanggal 21 Nopember 1988
Perubahan dan Penyempurnaan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 375/KP/XI/1988 Tanggal 21 Nopember 1988
1990,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.06/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 164/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.06/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 164/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.06/2016 TENT ANG PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.06/2016 TENT ANG PENILAI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
2016,
Tata Niaga Ekspor Kayu Cendana, Laka dan Gaharu
Tata Niaga Ekspor Kayu Cendana, Laka dan Gaharu
1990,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.09/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.09/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL1KINDONESIA NOMOR 6.2 /PMK.02/20i6 . TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL1KINDONESIA NOMOR 6.2 /PMK.02/20i6 . TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 15/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /PMK.01/2016 TENT ANG TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIAJUKAN OLEH INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /PMK.01/2016 TENT ANG TATA CARA PENGADAAN JASA KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIAJUKAN OLEH INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK.01/2016 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK.01/2016 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BA WAH PEMBINAAN D
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BA WAH PEMBINAAN D
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 /PMK.05/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 /PMK.05/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 /PMK. 06/20 1 6 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 /PMK. 06/20 1 6 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMK.03/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN N
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMK.03/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN N
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 /PMK.03/2016 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 /PMK.03/2016 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PMK. 05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 97 /PMK. 05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PMK. 05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 97 /PMK. 05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.02/2016 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI !URAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN P
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/PMK.02/2016 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI !URAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN P
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB LI K INDONESIA NOMOR 52/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN N OM OR 244 / PMK. 06 / 2 0 1 2 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB LI K INDONESIA NOMOR 52/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN N OM OR 244 / PMK. 06 / 2 0 1 2 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 51 /PMK. 07/2016 TENT ANG PENYELESAIAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 51 /PMK. 07/2016 TENT ANG PENYELESAIAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOT
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK,INDONESIA NOMOR 50/PMK.010/2016 TENTANG PENGENAAN BEA MASUKANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK,INDONESIA NOMOR 50/PMK.010/2016 TENTANG PENGENAAN BEA MASUKANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 9 /PMK. 07 /2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA D ESA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 9 /PMK. 07 /2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA D ESA
2016,
Regulasi per halaman: