Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11170 regulasi
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
2025,
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG LOGO KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENGGUNAANNYA
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG LOGO KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENGGUNAANNYA
2025,
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025
2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG BENTUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG BENTUK PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENANAMAN MODAL DI KAWASAN TRANSMIGRASI
2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025
2025
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 1,4 GHz
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 1,4 GHz
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR POS DAN INFORMATIKA DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR POS DAN INFORMATIKA DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNISJABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNISJABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL P
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, JABATAN FUNGSIONAL P
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA SISTEM PEMERINTAHAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA INFORMATIKA SISTEM PEMERINTAHAN
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN SENDIRI
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN ORGANISASI NOTARIS
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN ORGANISASI NOTARIS
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, CUTI, PINDAH WILAYAH, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, CUTI, PINDAH WILAYAH, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN TERBATAS PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEROAN TERBATAS PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG JAB
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG JAB
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/03/M.PAN/3/2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/03/M.PAN/3/2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEOLAHRAGAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEOLAHRAGAAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBELIAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN LAIN OLEH PENYERAH PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH MELALUI LELANG DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBELIAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN LAIN OLEH PENYERAH PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH MELALUI LELANG DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA AWAL DAN AKUMULASI IURAN PROGRAM JAM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA AWAL DAN AKUMULASI IURAN PROGRAM JAM
2025,
Regulasi per halaman: