Kategori: Peraturan Kementerian

Total 6357 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2O19 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2O1O TENTANG KEPROTOKOLAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2O19 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2O1O TENTANG KEPROTOKOLAN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI
2019,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 11
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 11
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIDOARJO DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIDOARJO DENGAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2019 TENTANG PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2019 TENTANG PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI, TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA TIM PENILAI, TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SORONG SELATAN DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SORONG SELATAN DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN RAJA AMPAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN RAJA AMPAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA SORONG DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA SORONG DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA DUMAI DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA DUMAI DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA BENGKULU DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG
2019,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
2019,
Regulasi per halaman: