Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.42 TAHUN 1995 TENTANG PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) BANDAR UDARA SAM RATULANGI, MANADO DI PROPINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.42 TAHUN 1995 TENTANG PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) BANDAR UDARA SAM RATULANGI, MANADO DI PROPINSI SULAWESI UTARA
1995,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 34 TAHUN 2004 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 34 TAHUN 2004 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL
2004,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.33 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN AMANDEMEN SOLAS 1974 TENTANG PENGAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN (INTERNATIONAL SHIPS AND PORT FACILITY SECURITY/ISPS CODE) DI WILAYAH INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.33 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN AMANDEMEN SOLAS 1974 TENTANG PENGAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN (INTERNATIONAL SHIPS AND PORT FACILITY SECURITY/ISPS CODE) DI WILAYAH INDONESIA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 32 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 32 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
1999,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
2004,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 /M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 /M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASA
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 31 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEARCH AND RESCUE (SAR)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 31 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEARCH AND RESCUE (SAR)
2001,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 46/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 22 TAHUN 2003 TENTANG PENGOPERASIAN KERETA API
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 22 TAHUN 2003 TENTANG PENGOPERASIAN KERETA API
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 20 TAHUN 2001 T E N T A N G PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 20 TAHUN 2001 T E N T A N G PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
2001,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 72/M-IND/PER/7 /2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 72/M-IND/PER/7 /2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 15 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 15 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)
2003,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 29 TAHUN 1999 TENTANG KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 29 TAHUN 1999 TENTANG KESELAMATAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
1999,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 73/M-IND/PER/7 /2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 73/M-IND/PER/7 /2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 52/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 77/M-IND/PER/7/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 52/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 77/M-IND/PER/7/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : 60 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 61 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 63 TAHUN 2004 TENTANG RAMBURAMBU LALU LINTAS DI JALAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : 60 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 61 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 63 TAHUN 2004 TENTANG RAMBURAMBU LALU LINTAS DI JALAN
2006,
PERA TURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND /PER/ 12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAW
PERA TURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND /PER/ 12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAW
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 5TAHUN 2006 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT UNTUK ANGKUTAN UDARA PENUMPANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 5TAHUN 2006 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT UNTUK ANGKUTAN UDARA PENUMPANG
2006,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/4/2014 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/4/2014 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB
2016,
Regulasi per halaman: