Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 34 TAHUN 2002 TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 34 TAHUN 2002 TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 /M-IND/PER/7 /2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA, DAN KADAR LOGAM TEREKSTR
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 /M-IND/PER/7 /2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA, DAN KADAR LOGAM TEREKSTR
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 93 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 93 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/ 1/2015 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/ 1/2015 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 84 TAHUN 2002 TENTANG KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 84 TAHUN 2002 TENTANG KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 09/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN ST
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 09/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN ST
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAN S
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAN S
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 40 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 40 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 31 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 84 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 31 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 84 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 14 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 14 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 12 TAHUN 2002 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR KM. 79/PR.301/MPPT-95 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN TARIF DASAR JASA TELEKOMUNIKASI DALAM NEGERI MENTERI PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 12 TAHUN 2002 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR KM. 79/PR.301/MPPT-95 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN TARIF DASAR JASA TELEKOMUNIKASI DALAM NEGERI MENTERI PERHUBUNGAN
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 42/M-IND/PER/6/2016 TENTANG AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 42/M-IND/PER/6/2016 TENTANG AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.49 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.49 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 30 TAHUN 2001 TATA CARA PELAKSANAAN SIAGA SEARCH AND RESCUE (SAR) DAN PENGGANTIAN BIAYA OPERASI SEARCH AND RESCUE (SAR)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 30 TAHUN 2001 TATA CARA PELAKSANAAN SIAGA SEARCH AND RESCUE (SAR) DAN PENGGANTIAN BIAYA OPERASI SEARCH AND RESCUE (SAR)
2001,
KEPUTUSAN MNETERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI NORMAL, UTILITY AKROBATIK DAN KOMUTER
KEPUTUSAN MNETERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI NORMAL, UTILITY AKROBATIK DAN KOMUTER
2001,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 93/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 93/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR. KM 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR. KM 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 2 TAHUN 2001 T E N T A N G TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 2 TAHUN 2001 T E N T A N G TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
2001,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/M-IND/PER/6/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/M-IND/PER/6/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/M-IND/PER/6/2016 TENTANG INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/M-IND/PER/6/2016 TENTANG INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/M-IND/PER/5/2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/M-IND/PER/5/2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
2016,
Regulasi per halaman: