Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA NO MOR 132/PMK.07/2016 TENT ANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA NO MOR 132/PMK.07/2016 TENT ANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.05/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 223/PMK.05/2015 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.05/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 223/PMK.05/2015 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA N O M O R 1 30 / PMK. 08 / 2 0 1 6 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA N O M O R 1 30 / PMK. 08 / 2 0 1 6 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK. 08/20 16 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 265/PMK. 08/20 15 TENTANG FASILITAS DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK. 08/20 16 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 265/PMK. 08/20 15 TENTANG FASILITAS DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/PMK.02/20 16 TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/PMK.02/20 16 TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 /PMK .010/2016 TE N TA NG PE NGAMPU NA N PAJA K BERDASARKA N U NDA NG -U NDA NG NO MOR 11 TA HU N 201 6 TE N TA NG PE NGAMPU NA N PAJA K BAGI WAJIB PAJA K YA NG MEMILI KI HAR TA TIDA K LA NGSU NG MEL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 /PMK .010/2016 TE N TA NG PE NGAMPU NA N PAJA K BERDASARKA N U NDA NG -U NDA NG NO MOR 11 TA HU N 201 6 TE N TA NG PE NGAMPU NA N PAJA K BAGI WAJIB PAJA K YA NG MEMILI KI HAR TA TIDA K LA NGSU NG MEL
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126/PMK. 05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFI KASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126/PMK. 05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFI KASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.07/2016 TENT ANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.07/2016 TENT ANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.02/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.02/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 /PMK. 08/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/20 16 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 /PMK. 08/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/20 16 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 /PMK.08/20 16 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 /PMK.08/20 16 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUB LIK I N D O NESIA NOMOR 121 / PMK. 0 5/ 20 1 6 TENTANG TATA CARA PENARI KAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUB LIK I N D O NESIA NOMOR 121 / PMK. 0 5/ 20 1 6 TENTANG TATA CARA PENARI KAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/PMK. 08/2016 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURATBERHARGA SYARIAH NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/PMK. 08/2016 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURATBERHARGA SYARIAH NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 /PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 /PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 65/PMK.02/2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 65/PMK.02/2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA N OMOR 116/PMK. 02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA N OMOR 116/PMK. 02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 03/PMK.05/2010 TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 03/PMK.05/2010 TENTANG PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 / PMK.02 / 2 0 1 6 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 2 7 / PMK.02 / 2 0 1 5 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 / PMK.02 / 2 0 1 6 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 2 7 / PMK.02 / 2 0 1 5 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.06/2016 TENTANG PENILAIAN BARANG SITAAN DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.06/2016 TENTANG PENILAIAN BARANG SITAAN DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.07 /2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA SUDAH DITENTUKAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.07 /2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA SUDAH DITENTUKAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.06/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDRAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDRAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN PENGATUR PERJALANAN KERETA API DAN PENGENDALI PERJALANAN KERETA API
2017,
Regulasi per halaman: