Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11448 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 68/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PERDAGANGAN KAYU ANTAR PULAU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 68/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PERDAGANGAN KAYU ANTAR PULAU
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 64 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 64 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 67/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BERAS, BERAS BERKULIT COCOK UNTUK DISEMAI (BENIH), BERAS KET AN (PULUT), TEP
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 67/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR BERAS, BERAS BERKULIT COCOK UNTUK DISEMAI (BENIH), BERAS KET AN (PULUT), TEP
2004,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 63 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 63 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PEDOMAN CARA UJI KANDUNGAN KADAR NIKOTIN DAN TAR ROKOK
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PEDOMAN CARA UJI KANDUNGAN KADAR NIKOTIN DAN TAR ROKOK
2004,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 61 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 7 TAHUN 2013 TENTANG KEWAJIBAN KLASIFIKASI BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA PADA BADAN KLASIFIKASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 61 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 7 TAHUN 2013 TENTANG KEWAJIBAN KLASIFIKASI BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA PADA BADAN KLASIFIKASI
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 61/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 61/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU
2004,
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 59/MPP/Kep/I/2002 TENTANG PENUNJUKAN BALAI/LEMBAGA UJI SEBAGAI LABORATORIUM PENGUJI TEPUNG TERIGU
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 59/MPP/Kep/I/2002 TENTANG PENUNJUKAN BALAI/LEMBAGA UJI SEBAGAI LABORATORIUM PENGUJI TEPUNG TERIGU
2002,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 59 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI AN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 59 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI AN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 58/MPP/Kep/I/2002 TENTANG PENUGASAN GABUNGAN PERUSAHAAN KARET INDONESIA (GAPKINDO) SEBAGAI NATIONAL TRIPARTITE RUBBER CORPORATION (NTRC)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 58/MPP/Kep/I/2002 TENTANG PENUGASAN GABUNGAN PERUSAHAAN KARET INDONESIA (GAPKINDO) SEBAGAI NATIONAL TRIPARTITE RUBBER CORPORATION (NTRC)
2002,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 52/MPP/Kep/1/2003 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2003
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 52/MPP/Kep/1/2003 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2003
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2014 TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2014 TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 51/MPP/Kep/2/2001 TANGGAL 14 FEBRUARI 2001 TENTANG PENETAPAN EKSPORTIR TERDAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI (ETTPT-PKK) UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 51/MPP/Kep/2/2001 TANGGAL 14 FEBRUARI 2001 TENTANG PENETAPAN EKSPORTIR TERDAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI (ETTPT-PKK) UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL
2001,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 56 TAHUN 2014 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 56 TAHUN 2014 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 40/MPP/Kep/1/2003 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 40/MPP/Kep/1/2003 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 55 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 91 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 55 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 91 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 37/MPP/Kep/1/2004 TANGGAL 29 JANUARI 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERSEDIAAN DAN HARGA BERAS DALAM NEGERI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 37/MPP/Kep/1/2004 TANGGAL 29 JANUARI 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERSEDIAAN DAN HARGA BERAS DALAM NEGERI
2004,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWER) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWER) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 34/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR LAMPIT ROTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 34/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR LAMPIT ROTAN
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 33/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 410/KP/XII/88 TENTANG KETENTUAN TATA NIAGA EKSPOR LAMPIT ROTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 33/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 410/KP/XII/88 TENTANG KETENTUAN TATA NIAGA EKSPOR LAMPIT ROTAN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM. 52 TAHUN 2014 TENTANG PERANGKAT SISTEM KESELAMATAN KERETA API OTOMATIS (SKKO)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM. 52 TAHUN 2014 TENTANG PERANGKAT SISTEM KESELAMATAN KERETA API OTOMATIS (SKKO)
2014,
Regulasi per halaman: