Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11448 regulasi
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 108/M/SK/5/1995 Tentang Perubahan Pada Lampiran I Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 114/M/SK/6/1993 Tanggal 9 Juni 1993 tentang Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 108/M/SK/5/1995 Tentang Perubahan Pada Lampiran I Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 114/M/SK/6/1993 Tanggal 9 Juni 1993 tentang Penetapan Tingkat Kandungan Lokal Kendaraan Bermotor atau Komponen Buatan Dalam
1995,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 81 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSU SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 81 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSU SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 107/MPP/Kep/2/1998 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PASAR MODERN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 107/MPP/Kep/2/1998 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PASAR MODERN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO PM 80 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO PM 80 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
2014,
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 107/MPP/Kep/2/98
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 107/MPP/Kep/2/98
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR :105 /MPP/Kep/2/1998 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR :105 /MPP/Kep/2/1998 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 79 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 79 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERM
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 76 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PELAYANAN PRIMA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 76 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PELAYANAN PRIMA UNIT PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 75 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 53 THUN 2011 TENTANG PEMANDUAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 75 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 53 THUN 2011 TENTANG PEMANDUAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 74 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2011 TENTANG PENGERUKAN DAN REKLAMASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 74 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2011 TENTANG PENGERUKAN DAN REKLAMASI
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 73 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 73 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2011 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM. 72 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM. 72 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 71 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 71 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 70 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASAR
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 70 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASAR
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 69 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 69 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 68 TAHUN 2014 TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENGGUNAAN TRANSPORTASI JASA ANGKUTAN PENUMPANG MILIK NEGARA BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 68 TAHUN 2014 TENTANG KERINGANAN PEMBAYARAN BIAYA PENGGUNAAN TRANSPORTASI JASA ANGKUTAN PENUMPANG MILIK NEGARA BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 97/MPP/Kep/2/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 97/MPP/Kep/2/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
1998,
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 78/MPP/Kep/3/2001
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 78/MPP/Kep/3/2001
2001,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 67 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 67 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 78/MPP/Kep/3/2001 T E N T A N G PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ( P S P M ) BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 78/MPP/Kep/3/2001 T E N T A N G PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ( P S P M ) BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2001,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN BRONDONG TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS LAMONGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN BRONDONG TERMINAL UMUM TANJUNG PAKIS LAMONGAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 73/MPP/Kep/3/2000 TENTANG KETENTUAN KEGIATAN USAHA PENJUALAN BERJENJANG
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 73/MPP/Kep/3/2000 TENTANG KETENTUAN KEGIATAN USAHA PENJUALAN BERJENJANG
2000,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 65 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 65 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN
2014,
Regulasi per halaman: