Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11448 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 181/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 102/MPP/Kep/2/11990 TENTANG PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 181/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 102/MPP/Kep/2/11990 TENTANG PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHI
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGECUALIAN (EXCEPTIONS) DARI KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN, KEMANAN, DAN PELAYANAN PENERBANGAN SIPIL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGECUALIAN (EXCEPTIONS) DARI KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN, KEMANAN, DAN PELAYANAN PENERBANGAN SIPIL
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 158/MPP/Kep/5/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 158/MPP/Kep/5/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIKA
2000,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 81 TAHUN 2015 TENTANG PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 81 TAHUN 2015 TENTANG PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 153/MPP/Kep/5/2001 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 153/MPP/Kep/5/2001 TENTANG PENERAPAN SECARA WAJIB SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA)
2001,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 126/KP/VI/94 Tentang Rasio Impor Bungkil Kacang Kedelai dengan Penyerapan Bungkil Kacang Kedelai Produksi Dalam Negeri
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 126/KP/VI/94 Tentang Rasio Impor Bungkil Kacang Kedelai dengan Penyerapan Bungkil Kacang Kedelai Produksi Dalam Negeri
1994,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 137/MPP/Kep/6/1996 TENTANG PROSEDUR IMPOR LIMBAH
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 137/MPP/Kep/6/1996 TENTANG PROSEDUR IMPOR LIMBAH
1996,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 106 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 106 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 135/MPP/Kep/6/1996 TENTANG PENETAPAN JENIS INDUSTRI YANG DIKLASIFIKASIKAN KE DALAM KELOMPOK INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIKA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 135/MPP/Kep/6/1996 TENTANG PENETAPAN JENIS INDUSTRI YANG DIKLASIFIKASIKAN KE DALAM KELOMPOK INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIKA
1996,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TANGGAL 10 MARET 2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TANGGAL 10 MARET 2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) UNTUK DAERAH PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 103 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 103 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 135/KP/VI/1993 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 135/KP/VI/1993 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat
1993,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 102 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 102 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 101 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 101 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 135/KP/VI/91 Tentang Barang-barang yang Diatur Tata Niaga Impornya
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 135/KP/VI/91 Tentang Barang-barang yang Diatur Tata Niaga Impornya
1991,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 99 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 99 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 134/MPP/Kep/6/1996 TENTANG KEGIATAN IMPOR DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BARANG KOMPLEMENTER OLEH PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PRODUKSI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 134/MPP/Kep/6/1996 TENTANG KEGIATAN IMPOR DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BARANG KOMPLEMENTER OLEH PERUSAHAAN ASING DI BIDANG PRODUKSI
1996,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 99 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 99 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 98 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 98 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 97 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 97 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 96 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDRAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 96 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDRAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 134/KP/VI/1993 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 134/KP/VI/1993 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
1993,
Regulasi per halaman: