Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11448 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 232/MPP/Kep/4/2003 TANGGAL 3 April 2003 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 232/MPP/Kep/4/2003 TANGGAL 3 April 2003 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN
2003,
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 229/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 229/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
1997,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 91 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 91) TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 91 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 91) TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES)
2015,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
1997,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 227/MPP/Kep/7/1997 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 04/Kp/I/1980 TENTANG KETENTUAN GOLONGAN USAHA, UANG JAMINAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERUSAHA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 227/MPP/Kep/7/1997 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 04/Kp/I/1980 TENTANG KETENTUAN GOLONGAN USAHA, UANG JAMINAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERUSAHA
1997,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 93 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BRANG DARI DAN KE KAPAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 93 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BRANG DARI DAN KE KAPAL
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 217.a./MPP/Kep/7/2001 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEROLEHAN FASILITAS PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERINTAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH RE
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 217.a./MPP/Kep/7/2001 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEROLEHAN FASILITAS PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERINTAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH RE
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 191/MPP/Kep/6/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 551/MPP/Kep/10/1999 TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 191/MPP/Kep/6/2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 551/MPP/Kep/10/1999 TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 187/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 187/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 186/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 186/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 90 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 90 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 185/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 185/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU BULAT
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN (DELAY MANAGEMENT) PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 89 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANAN KETERLAMBATAN PENERBANGAN (DELAY MANAGEMENT) PADA BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR :184/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO.34/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR LAMPIT ROTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR :184/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO.34/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR LAMPIT ROTAN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 88 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAY
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 88 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAY
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 87 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASAR
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 87 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASAR
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 86 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 86 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 85 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 129 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 129) TENTANG VALIDASI DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING DAN OPERATOR AS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 85 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 129 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 129) TENTANG VALIDASI DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING DAN OPERATOR AS
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 183/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 32/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 183/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 32/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 35) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK BALING-BALING PESAWAT TERBANG (AIRWORTHINESS S
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 35) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK BALING-BALING PESAWAT TERBANG (AIRWORTHINESS S
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 182/MPP/Kep/4/1998 T E N T A N G KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 182/MPP/Kep/4/1998 T E N T A N G KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 182/Kp/VIII/95 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UNTUK TANAMAN PANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 182/Kp/VIII/95 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UNTUK TANAMAN PANGAN
1995,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
2015,
Regulasi per halaman: