Total 23098 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 31/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 62/KP/IV/89 TENTANG PENGUKUHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BADAN PEMASARAN BERSAMA (BPB) EKSPORTIR KAYU GERGAJIAN DAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 31/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 62/KP/IV/89 TENTANG PENGUKUHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BADAN PEMASARAN BERSAMA (BPB) EKSPORTIR KAYU GERGAJIAN DAN
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA
2010,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 47 TAHUN 2014 STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 47 TAHUN 2014 STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 30/MPP/Kep/1/1998
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 30/MPP/Kep/1/1998
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 20108888 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 20108888 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2010,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
2010,
LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI. NO. 29/MPP/Kep/I/1999 BATASAN DAN PERBANDINGAN BERAT (KONVERSI) DARI KOPI
LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI. NO. 29/MPP/Kep/I/1999 BATASAN DAN PERBANDINGAN BERAT (KONVERSI) DARI KOPI
1999,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
2010,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 23 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 23) TENTA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 23 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 23) TENTA
2014,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PREKURSOR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PREKURSOR
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN KAWASAN KHUSUS
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
2010,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29/MPP/Kep/I/1999 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29/MPP/Kep/I/1999 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI
1999,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 29/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 128/KP/IV/86 TENTANG JATAH EKSPOR KAYU LAPIS
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 29/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 128/KP/IV/86 TENTANG JATAH EKSPOR KAYU LAPIS
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 44 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 25)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 44 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 38 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 25)
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 28/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU LAPIS
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 28/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU LAPIS
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 27/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 1198/KP/X/84 TENTANG PENGUKUHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BADAN PEMASARAN BERSAMA DAN TATA NIAGA EKSPOR KAYU LAPIS
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 27/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 1198/KP/X/84 TENTANG PENGUKUHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK BADAN PEMASARAN BERSAMA DAN TATA NIAGA EKSPOR KAYU LAPIS
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 26/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NO. 152/KP/V/82 TENTANG TATA NIAGA EKSPOR KAYU LAPIS
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 26/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NO. 152/KP/V/82 TENTANG TATA NIAGA EKSPOR KAYU LAPIS
1998,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi