Total 23370 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL
2011,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 96 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 96 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
2015,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
2011,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 95 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL (CHARGE) JASA KEPELABUHAN YANG DIUSAHAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 95 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL (CHARGE) JASA KEPELABUHAN YANG DIUSAHAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN
2015,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
2011,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 232/MPP/Kep/4/2003 TANGGAL 3 April 2003 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 232/MPP/Kep/4/2003 TANGGAL 3 April 2003 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PERHITUNGAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN
2003,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 20112011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 20112011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 20112011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 20112011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
2011,
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 229/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 229/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR
1997,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG SUMBER DAYA GENETIK HEWAN DAN PERBIBITAN TERNAK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG SUMBER DAYA GENETIK HEWAN DAN PERBIBITAN TERNAK
2011,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 91 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 91) TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 91 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 91) TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA (GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES)
2015,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2011,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 228/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
1997,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2007 TENTANG SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI
2011,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 227/MPP/Kep/7/1997 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 04/Kp/I/1980 TENTANG KETENTUAN GOLONGAN USAHA, UANG JAMINAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERUSAHA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 227/MPP/Kep/7/1997 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR 04/Kp/I/1980 TENTANG KETENTUAN GOLONGAN USAHA, UANG JAMINAN DAN BIAYA ADMINISTRASI PERUSAHA
1997,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011 2010 TENTANG TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011 2010 TENTANG TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
2011,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 93 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BRANG DARI DAN KE KAPAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 93 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BRANG DARI DAN KE KAPAL
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 217.a./MPP/Kep/7/2001 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEROLEHAN FASILITAS PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERINTAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH RE
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 217.a./MPP/Kep/7/2001 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEROLEHAN FASILITAS PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERINTAH YANG MEWAKILI PEMERINTAH RE
2001,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
2011,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi