Total 23370 regulasi
LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15 TAHUN 2011
LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15 TAHUN 2011
2011,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 86 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 86 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
2015,
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12 TAHUN 2011
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12 TAHUN 2011
2011,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 85 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 129 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 129) TENTANG VALIDASI DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING DAN OPERATOR AS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 85 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 129 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 129) TENTANG VALIDASI DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA ASING DAN OPERATOR AS
2015,
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12 TAHUN 2011
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12 TAHUN 2011
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011
2011,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 183/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 32/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 183/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO. 32/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
2011,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 35) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK BALING-BALING PESAWAT TERBANG (AIRWORTHINESS S
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 25 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 35) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK BALING-BALING PESAWAT TERBANG (AIRWORTHINESS S
2015,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2011,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 182/MPP/Kep/4/1998 T E N T A N G KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 182/MPP/Kep/4/1998 T E N T A N G KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2011 2011 TENTANG PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2011 2011 TENTANG PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2011,
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 182/Kp/VIII/95 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UNTUK TANAMAN PANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 182/Kp/VIII/95 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UNTUK TANAMAN PANGAN
1995,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU
2011,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
2015,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
2011,
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2011
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2011
2011,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 181/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 102/MPP/Kep/2/11990 TENTANG PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 181/MPP/Kep/4/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 102/MPP/Kep/2/11990 TENTANG PASOKAN DALAM NEGERI CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHI
1998,
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2011
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2011
2011,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi