Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 59 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI AN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 59 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI AN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 58/MPP/Kep/I/2002 TENTANG PENUGASAN GABUNGAN PERUSAHAAN KARET INDONESIA (GAPKINDO) SEBAGAI NATIONAL TRIPARTITE RUBBER CORPORATION (NTRC)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 58/MPP/Kep/I/2002 TENTANG PENUGASAN GABUNGAN PERUSAHAAN KARET INDONESIA (GAPKINDO) SEBAGAI NATIONAL TRIPARTITE RUBBER CORPORATION (NTRC)
2002,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 52/MPP/Kep/1/2003 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2003
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 52/MPP/Kep/1/2003 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2003
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2014 TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2014 TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 51/MPP/Kep/2/2001 TANGGAL 14 FEBRUARI 2001 TENTANG PENETAPAN EKSPORTIR TERDAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI (ETTPT-PKK) UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 51/MPP/Kep/2/2001 TANGGAL 14 FEBRUARI 2001 TENTANG PENETAPAN EKSPORTIR TERDAFTAR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI (ETTPT-PKK) UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN (KPt) TEKSTIL
2001,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 56 TAHUN 2014 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 56 TAHUN 2014 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 01 L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 40/MPP/Kep/1/2003 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 40/MPP/Kep/1/2003 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 55 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 91 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 55 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 91 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 37/MPP/Kep/1/2004 TANGGAL 29 JANUARI 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERSEDIAAN DAN HARGA BERAS DALAM NEGERI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 37/MPP/Kep/1/2004 TANGGAL 29 JANUARI 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERSEDIAAN DAN HARGA BERAS DALAM NEGERI
2004,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWER) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWER) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 34/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR LAMPIT ROTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 34/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR LAMPIT ROTAN
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 33/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 410/KP/XII/88 TENTANG KETENTUAN TATA NIAGA EKSPOR LAMPIT ROTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 33/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 410/KP/XII/88 TENTANG KETENTUAN TATA NIAGA EKSPOR LAMPIT ROTAN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM. 52 TAHUN 2014 TENTANG PERANGKAT SISTEM KESELAMATAN KERETA API OTOMATIS (SKKO)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM. 52 TAHUN 2014 TENTANG PERANGKAT SISTEM KESELAMATAN KERETA API OTOMATIS (SKKO)
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 51 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 51 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32/MPP/KEP/1/2003 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32/MPP/KEP/1/2003 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 32/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 32/MPP/Kep/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 39 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 39) TENTANG PERINTAH KELAIKUDARAAN (AIRWORTHINESS DIRECTIVE)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 39 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 39) TENTANG PERINTAH KELAIKUDARAAN (AIRWORTHINESS DIRECTIVE)
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN, DAN PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 48 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMUATAN, PENYUSUNAN, PENGANGKUTAN, DAN PEMBONGKARAN BARANG DENGAN KERETA API
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 31/MPP/KEP/1/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 31/MPP/KEP/1/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KA
2003,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2010009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2010009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II
2010,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi