Total 23370 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 121 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI WISATAWAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP) BERBENDERA ASING
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 121 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI WISATAWAN DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL PESIAR (CRUISESHIP) BERBENDERA ASING
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 120 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT DAN SUB BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 120 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN ALOKASI KHUSUS SUB BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT DAN SUB BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 119 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 119 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 118 TAHUN 2015 TENTANG INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 118 TAHUN 2015 TENTANG INSPECTOR TRAINING SYSTEM (ITS) BAGI INSPEKTUR PENERBANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 350/MPP/Kep/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 350/MPP/Kep/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 349/MPP/Kep/7/1998 TENTANG HARGA JUAL BELI PABRIK ATAS GULA PASIR YANG DIBELI BULOG DARI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA/PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA DAN PETANI SERTA PRODUSEN LAINNYA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 349/MPP/Kep/7/1998 TENTANG HARGA JUAL BELI PABRIK ATAS GULA PASIR YANG DIBELI BULOG DARI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA/PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA DAN PETANI SERTA PRODUSEN LAINNYA
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 117 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 117 TAHUN 2015 TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 348/MPP/Kep/7/1998 TENTANG PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG DAN GULA PASIR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 348/MPP/Kep/7/1998 TENTANG PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG DAN GULA PASIR
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 116 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA TAMBAHAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2015 AKIBAT KENAIKAN KURS DOLLAR AMERIKA SERIKAT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 116 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA TAMBAHAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2015 AKIBAT KENAIKAN KURS DOLLAR AMERIKA SERIKAT
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 327/MPP/Kep/7/1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 12/MPP/KEP/I/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 327/MPP/Kep/7/1999 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 12/MPP/KEP/I/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
1999,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 115 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPI BAGIAN 176 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 176) TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA (SEARCH AND RESC
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 115 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPI BAGIAN 176 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 176) TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA (SEARCH AND RESC
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 114 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 114 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) SORONG
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 321/MPP/Kep/7/1999 TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 321/MPP/Kep/7/1999 TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
1999,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 113 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MEDAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 113 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN (ATKP) MEDAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 112 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 112 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) CURUG
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 306/MPP/Kep/4/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PER
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 306/MPP/Kep/4/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PER
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 111 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BATAS KECEPATAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 111 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BATAS KECEPATAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 110 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 110 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) MALAHAYATI
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 109 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 109 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 108 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 108 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) JAYAPURA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 107 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 12
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 107 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 12
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI TENAGA AHLI MENTERI PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN BAGI TENAGA AHLI MENTERI PERHUBUNGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN SAMPIT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN SAMPIT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2015,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi