Total 23370 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 170 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 170 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 169 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 29 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 29) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK HELIKOPTER KATEGORI TRANSPORT (AIRWORTHINESS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 169 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 29 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 29) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK HELIKOPTER KATEGORI TRANSPORT (AIRWORTHINESS
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 364/MPP/Kep/8/1999 TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 364/MPP/Kep/8/1999 TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA
1999,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 361/MPP/Kep/10/1997 T E N T A N G PENUNJUKAN DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 361/MPP/Kep/10/1997 T E N T A N G PENUNJUKAN DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
1997,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 168 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 168 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 167 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN JALAN MASUK (ACCESS CONTROL) KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS DI BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 167 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN JALAN MASUK (ACCESS CONTROL) KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS DI BANDAR UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 166 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2015 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNY ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPEL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 166 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2015 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNY ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPEL
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360/MPP/Kep/10/1997 Tentang TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360/MPP/Kep/10/1997 Tentang TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
1997,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 165 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 165 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BANDAR UDARA
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360/MPP/Kep/5/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360/MPP/Kep/5/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM
2004,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 164 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDEMEN 3 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 164 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDEMEN 3 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR: 356/MPP/Kep/5/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN SEBAGAIMA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR: 356/MPP/Kep/5/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN SEBAGAIMA
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 163 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 107 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 107) TENTANG SISTEM PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK (SMALL UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 163 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 107 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 107) TENTANG SISTEM PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK (SMALL UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM)
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 162 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTSI DARAT PALEMBANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 162 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTSI DARAT PALEMBANG
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 161 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 161 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 160 TAHUN 2015 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA ANGKUTAN UDARA NIAGA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 160 TAHUN 2015 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA ANGKUTAN UDARA NIAGA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 159 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 159 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 157 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN INAPORTNET UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 157 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN INAPORTNET UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 156 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 67 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 156 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 67 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 155 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 155 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 154 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN SURAT PERSETUJUAN SYAHBANDAR SECARA ONLINE
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 154 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN SURAT PERSETUJUAN SYAHBANDAR SECARA ONLINE
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 153 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (SUPPLY CHAINN) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 153 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (SUPPLY CHAINN) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 152 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 152 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNT
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 151 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (STPI) CURUG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 151 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA (STPI) CURUG
2015,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi