Total 23370 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR 415/MPP/KEP/6/2003, TANGGAL 17 JUNI 2003 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERMINTAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR 415/MPP/KEP/6/2003, TANGGAL 17 JUNI 2003 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERMINTAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 181 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 107 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERHUBUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 181 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 107 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERHUBUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNG
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR 415/MPP/KEP/6/2003, TANGGAL 17 JUNI 2003 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERMINTAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR 415/MPP/KEP/6/2003, TANGGAL 17 JUNI 2003 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERMINTAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 414/MPP/KEP/6/2003, TANGGAL 17 JUNI 2003 TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK PENERBITAN PERSETUJUAN IMPOR BARANG TANPA API
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 414/MPP/KEP/6/2003, TANGGAL 17 JUNI 2003 TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK PENERBITAN PERSETUJUAN IMPOR BARANG TANPA API
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 411/MPP/Kep/9/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 111/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMO
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 411/MPP/Kep/9/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 111/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMO
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 411MPP/Kep/6/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 756/MPP/Kep/11/2002 TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 411MPP/Kep/6/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 756/MPP/Kep/11/2002 TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 179 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGENAAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 179 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGENAAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 410/MPP/Kep/9/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 410/MPP/Kep/9/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 178 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGGUNA JASA BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 178 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGGUNA JASA BANDAR UDARA
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 406/MPP/Kep/6/2004 TANGGAL 25 JUNI 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 406/MPP/Kep/6/2004 TANGGAL 25 JUNI 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORN
2004,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 177 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHA KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 177 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHA KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR : 405/MPP/Kep/9/1999 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 439/MPP/Kep/9/1998
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR : 405/MPP/Kep/9/1999 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 439/MPP/Kep/9/1998
1999,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 176 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 176 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 389/MPP/Kep/5/2003 TANGGAL 29 MEI 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 389/MPP/Kep/5/2003 TANGGAL 29 MEI 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 175 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS KERETA KECEPATAN NORMAL DENGAN PENGGERAK SENDIRI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 175 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS KERETA KECEPATAN NORMAL DENGAN PENGGERAK SENDIRI
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 384/MPP/Kep/8/1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 108/MPP/Kep/5/1996 TENTANG STANDARDISASI, SERTIFIKASI, AKREDITASI DAN PENGAW
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 384/MPP/Kep/8/1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 108/MPP/Kep/5/1996 TENTANG STANDARDISASI, SERTIFIKASI, AKREDITASI DAN PENGAW
1999,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 174 TAHUN 2015 TENTANG PEMBATASAN USIA PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARAT PESAWAT UDARA (GROUND SUPPORT EQUIPMENT/GSE) DAN KENDARAAN OPERASIONAL YANG BEROPERASI DI SISI UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 174 TAHUN 2015 TENTANG PEMBATASAN USIA PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARAT PESAWAT UDARA (GROUND SUPPORT EQUIPMENT/GSE) DAN KENDARAAN OPERASIONAL YANG BEROPERASI DI SISI UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 173 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 173 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 366/MPP/Kep/8/1999 TENTANG PERUBAHAN PASAL 11 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 374/MPP/KEP/8/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KUOTA TEKSTIL DAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 366/MPP/Kep/8/1999 TENTANG PERUBAHAN PASAL 11 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 374/MPP/KEP/8/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KUOTA TEKSTIL DAN
1999,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 172 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 172 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 365/MPP/Kep/8/1999 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PEMANTAUAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 365/MPP/Kep/8/1999 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PEMANTAUAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI
1999,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 171 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAYANAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING DI PERAIRAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 171 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAYANAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING DI PERAIRAN INDONESIA
2015,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi