Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
23313 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KONTRASEPSI DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
2017,
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI PENYULUH KELUARGA BERENCANA
2017,
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2017,
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
2011,
Badan Pertahanan Nasional
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010
2010,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2013
2013,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2018,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2008
2008,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2008
2008,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN TENAGA HONORER TAHUN 2005
2005,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 23 TAHUN 2005
2005,
Badan Kepegawaian Negara
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 43/KEP/2001 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
2001,
Badan Kepegawaian Negara
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2001,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
2017,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
2017,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMfuMN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN
2017,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN
2017,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
2017,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
2017,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
2017,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH
2017,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN I INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN, DAN ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARAT
2017,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2OT7 TENTANG PENETAPAN FORMAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN DAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN HAKIM DAN JANDA/DUDANYA, SERTA ORAN
2017,
Badan Kepegawaian Negara
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
2017,
Badan Kepegawaian Negara
Halaman Awal
635
636
637
638
639
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari