Total 23313 regulasi
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2015,
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2015,
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PEMETAAN CEPAT UNTUK BENCANA GEMPA BUMI, GUNUNG API, TSUNAMI, DAN BANJIR
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PEMETAAN CEPAT UNTUK BENCANA GEMPA BUMI, GUNUNG API, TSUNAMI, DAN BANJIR
2015,
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2015,
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2015,
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2015,
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA TENTANG PEMETAAN LAHAN GAMBUT SKALA 1:50.000 BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUH
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA TENTANG PEMETAAN LAHAN GAMBUT SKALA 1:50.000 BERBASIS CITRA PENGINDERAAN JAUH
2015,
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PERAN SERTA SETIAP ORANG DALAM JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PERAN SERTA SETIAP ORANG DALAM JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2015,
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL HABITAT DASAR PERAIRAN LAUT DANGKAL
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL HABITAT DASAR PERAIRAN LAUT DANGKAL
2014,
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 15 TAHUN 2014
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 15 TAHUN 2014
2014,
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PETA RENCANA TATA RUANG
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PETA RENCANA TATA RUANG
2014,
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL, ANALISIS DAN UJI TEKNIS GOLONGAN
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL, ANALISIS DAN UJI TEKNIS GOLONGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/M-IND/PER/7/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/M-IND/PER/7/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
2009,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M-IND/PER/7/2005 TENTANG KETENTUAN TEKNIS MENGENAI MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M-IND/PER/7/2005 TENTANG KETENTUAN TEKNIS MENGENAI MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)
2005,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 662.1/MPP/Kep/10/2003 TANGGAL 23 OKTOBER 2003 TENTANG TIM FREE TRADE ARRANGEMENT (FTA)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 662.1/MPP/Kep/10/2003 TANGGAL 23 OKTOBER 2003 TENTANG TIM FREE TRADE ARRANGEMENT (FTA)
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 645.1/MPP/KEP/10/2003 TENTANG TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 645.1/MPP/KEP/10/2003 TENTANG TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 829/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PRIMANIYARTA KEPADA EKSPORTIR YANG BERPRESTASI SELAMA PERIODE 1997 SAMPAI DENGAN 2001
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 829/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PRIMANIYARTA KEPADA EKSPORTIR YANG BERPRESTASI SELAMA PERIODE 1997 SAMPAI DENGAN 2001
2001,
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, LABORATORIUM PENGUJI DAN LEMBAGA INSPEKSI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SNI WAJIB
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, LABORATORIUM PENGUJI DAN LEMBAGA INSPEKSI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SNI WAJIB
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 807/MPP/Kep/12/2002 TANGGAL 16 DESEMBER 2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 791/MPP/Kep/11/2002 DAN PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KELAYAKAN PENGUSAHA KECIL DAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 807/MPP/Kep/12/2002 TANGGAL 16 DESEMBER 2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 791/MPP/Kep/11/2002 DAN PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KELAYAKAN PENGUSAHA KECIL DAN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 790/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 790/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 789/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 111/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOM
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 789/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 111/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOM
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 757/MPP/Kep/12/2003 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 757/MPP/Kep/12/2003 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT
2003,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi