Total 23286 regulasi
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
2003,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 2 Tahun 2003 TENTANG NORMA DAN STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KEABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 2 Tahun 2003 TENTANG NORMA DAN STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KEABUPATEN/KOTA
2003,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017,
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERIAN HAK ATAS
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERIAN HAK ATAS
1998,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
2007,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017,
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN JENIS BIAYA DAN BESARAN BIAYA YANG DIKENAKAN OLEH PENYELENGGARA PASAR LELANG GULA KRISTAL RAFINASI KEPADA PESERTA LELANG
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN JENIS BIAYA DAN BESARAN BIAYA YANG DIKENAKAN OLEH PENYELENGGARA PASAR LELANG GULA KRISTAL RAFINASI KEPADA PESERTA LELANG
2018,
LAMPIRAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG
LAMPIRAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG
2015
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 TENTANG PENGELOLAAN REKENING TERPISAH (SEGREGATED ACCOUNT) PIALANG BERJANGKA
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 TENTANG PENGELOLAAN REKENING TERPISAH (SEGREGATED ACCOUNT) PIALANG BERJANGKA
2006,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
2006,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 TENTANG IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 TENTANG IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA
2005,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 TENTANG IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 TENTANG IZIN USAHA PIALANG BERJANGKA
2005,
LAMPIRAN 1 QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
LAMPIRAN 1 QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
2015
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 TENTANG SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF
2005,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004 TENTANG PERSYARATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004 TENTANG PERSYARATAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PIALANG BERJANGKA
2004,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 52/BAPPEBTI/KP/VI/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA DAN PENASIHAT BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 52/BAPPEBTI/KP/VI/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA DAN PENASIHAT BERJANGKA
2004,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 51/BAPPEBTI/KP/II/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNB
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 51/BAPPEBTI/KP/II/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNB
2004,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 210/BAPPEBTI/SI/VI/2003 TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN DANA JAMINAN KEPADA PT. BANK NIAGA TBK
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 210/BAPPEBTI/SI/VI/2003 TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP BANK UMUM SEBAGAI BANK PENYIMPAN DANA JAMINAN KEPADA PT. BANK NIAGA TBK
2003,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA DAN DENDA ADMINISTRATIF
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA DAN DENDA ADMINISTRATIF
2003,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM DAN KEWAJIBAN PELAPORAN KEUANGAN PIALANG BERJANGKA
2003,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PIALANG BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PIALANG BERJANGKA
2003,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi