Total 23286 regulasi
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/21/VIII/2002 TENTANG PEMBENTUKAN POLWILTABES MAKASSAR POLDA SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/21/VIII/2002 TENTANG PEMBENTUKAN POLWILTABES MAKASSAR POLDA SULAWESI SELATAN
2002,
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2009,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
2012,
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER- 001/A/JA/01/2017 TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER- 001/A/JA/01/2017 TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017
2017,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 48/KMA/SK/II/2017 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 48/KMA/SK/II/2017 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
2017,
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
2018,
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
2015
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN
2017,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 365 / KA / X / 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 365 / KA / X / 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN
2000,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 365 / KA / X / 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 365 / KA / X / 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN
2000,
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
2015
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT
2015
LAMPIRAN 1: PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI DAN TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI
LAMPIRAN 1: PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI DAN TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI
2017,
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG
2015
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PT. BANK ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PT. BANK ACEH
2015
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
2018,
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH BARAT
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH BARAT
2015
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.5 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.5 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 4 TAHUN 2017 TENTANG UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 4 TAHUN 2017 TENTANG UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI RESCUER DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI RESCUER DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi