Total 23286 regulasi
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
2013
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
2013
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2017,
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
2013
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL
2013
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK HIBURAN
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK HIBURAN
2013
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK AIR TANAH
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK AIR TANAH
2013
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Nomor 01 Tahun 2005 Tentang KEWAJIBAN MELAPOR DALAM WAKTU 1 X 24 JAM BAGI PENDATANG DAN ATAU TAMU DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Nomor 01 Tahun 2005 Tentang KEWAJIBAN MELAPOR DALAM WAKTU 1 X 24 JAM BAGI PENDATANG DAN ATAU TAMU DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA
2005,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: TR/1192/XI/2002 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: TR/1192/XI/2002 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
2013
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: TR/975/IX/2002 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: TR/975/IX/2002 tentang PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN POLRI
2002,
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2013
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH
2016
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PASAL 16 AYAT (4) QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PASAL 16 AYAT (4) QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2016
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: st/2235/xi/2002 tentang PENGADAAN PS POLRI TA 2002
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: st/2235/xi/2002 tentang PENGADAAN PS POLRI TA 2002
2002,
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BARAT
2016
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
2016
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: Kep/26/VIII/2002 tentang PEMBENTUKAN POLRES LANGKAT POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: Kep/26/VIII/2002 tentang PEMBENTUKAN POLRES LANGKAT POLDA SUMATERA UTARA
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: Kep/25/VIII/2002 tentang PEMBENTUKAN POLRES MANDAILING NATAL (MADINA) POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: Kep/25/VIII/2002 tentang PEMBENTUKAN POLRES MANDAILING NATAL (MADINA) POLDA SUMATERA UTARA
2002,
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LAMBANG DAERAH
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LAMBANG DAERAH
2016
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
2016
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/24/VIII/2002 tentang PENINGKATAN STATUS POLRES LANGKAT MENJADI POLRESTA BINJAI POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/24/VIII/2002 tentang PENINGKATAN STATUS POLRES LANGKAT MENJADI POLRESTA BINJAI POLDA SUMATERA UTARA
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/23/VIII/2002 TENTANG PEMBENTUKAN POLRES DEL SERDANG POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/23/VIII/2002 TENTANG PEMBENTUKAN POLRES DEL SERDANG POLDA SUMATERA UTARA
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/22/VIII/2002 TENTANG PENINGKATAN STATUS POLRES DELI SERDANG MENJADI POLRESTA TEBING TINGGI POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/22/VIII/2002 TENTANG PENINGKATAN STATUS POLRES DELI SERDANG MENJADI POLRESTA TEBING TINGGI POLDA SUMATERA UTARA
2002,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi