Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 13.1/Kpts-II/2000 TANGGAL 6 NOVEMBER 2000 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 13.1/Kpts-II/2000 TANGGAL 6 NOVEMBER 2000 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 127/Kpts-V/2001 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) KEGIATAN PENEBANGAN DAN PERDAGANGAN RAMIN (Gonytylus spp)
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 127/Kpts-V/2001 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) KEGIATAN PENEBANGAN DAN PERDAGANGAN RAMIN (Gonytylus spp)
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 124/Kpts-II/2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 124/Kpts-II/2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 123/Kpts-V/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 123/Kpts-V/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 123/Kpts-II/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 123/Kpts-II/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 85/Kpts-II/2001 TENTANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 85/Kpts-II/2001 TENTANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 70/Kpts-II/2001 Tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 70/Kpts-II/2001 Tentang PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 59/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI INTER DEPARTMENTAL COMMITEE FORESTRY (IDCF)
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 59/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI INTER DEPARTMENTAL COMMITEE FORESTRY (IDCF)
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 58/Kpts-II/2001 Tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEHUTANAN DENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI LAIN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: 58/Kpts-II/2001 Tentang PENGHAPUSAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEHUTANAN DENGAN TINDAK LANJUT DIALIHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI LAIN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 054/Kpts-II/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 704/KPTS-II/1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 054/Kpts-II/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 704/KPTS-II/1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 52/Kpts-II/2001 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 52/Kpts-II/2001 Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 32/Kpts-II/2001 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 32/Kpts-II/2001 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 32/Kpts-II/2001 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 32/Kpts-II/2001 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 31/Kpts-II/2001 TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 31/Kpts-II/2001 TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 21/Kpts-II/2001 Tentang KRITERIA DAN STANDAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 21/Kpts-II/2001 Tentang KRITERIA DAN STANDAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI
2001,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 20/Kpts-II/2001 TENTANG POLA UMUM DAN STANDAR SERTA KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 20/Kpts-II/2001 TENTANG POLA UMUM DAN STANDAR SERTA KRITERIA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
2001,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI TENAGA KESEHATAN PASCA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI TENAGA KESEHATAN PASCA PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN E-OFFICE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN E-OFFICE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DI BIDANG KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DI BIDANG KESEHATAN
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA
2018,
PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2018,
Regulasi per halaman: