Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN RUMAH SAKIT DAN KEWAJIBAN PASIEN
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG REKRUTMEN PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA, DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG REKRUTMEN PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI ARAB SAUDI BIDANG KESEHATAN, TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA, DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA KONSIL MASING-MASING TENAGA KESEHATAN
2018,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT
2018,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2015
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2015
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2015
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2015
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2015
2015,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN INSTANSI P
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN INSTANSI P
2016,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWAS INTER
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWAS INTER
2016,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGA
2016,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2016,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK
2016,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PERMENTAN/OT.040/7/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016 TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PERMENTAN/OT.040/7/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 19/PERMENTAN/OT.040/5/2016 TENTANG URAIAN TUGAS PEKERJAAN UNIT KERJA ESELON IV LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PERMENTAN/KP.250/7/2017 TENTANG PEDOMAN MUTASI TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PERMENTAN/KP.250/7/2017 TENTANG PEDOMAN MUTASI TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE KEMENTERIAN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SUSU
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SUSU
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN ORGANIK, MEDIA PEMBAWA UNTUK BANTUAN SOSIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JASA TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN ORGANIK, MEDIA PEMBAWA UNTUK BANTUAN SOSIA
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PERJALANAN DINAS TERHADAP JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PERJALANAN DINAS TERHADAP JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BERUPA PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PENGENAAN TARIF JASA PENGUJIAN, ANALISIS DAN SERTIFIKASI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PERMENTAN/KU.030/8/2017 TENTANG PENGENAAN TARIF JASA PENGUJIAN, ANALISIS DAN SERTIFIKASI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PERMENTAN/OT.080/8/2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PERMENTAN/OT.080/8/2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESESUAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017 TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS DAN TELUR KONSUMSI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PERMENTAN/PK.230/9/2017 TENTANG PENYEDIAAN, PEREDARAN, DAN PENGAWASAN AYAM RAS DAN TELUR KONSUMSI
2017,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA
2017,
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 64 / PRT / 1993 TENTANG REKLAMASI RAWA
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor : 64 / PRT / 1993 TENTANG REKLAMASI RAWA
1993,
Regulasi per halaman: