Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11300 regulasi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 93/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 93/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR. KM 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR. KM 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 2 TAHUN 2001 T E N T A N G TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 2 TAHUN 2001 T E N T A N G TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT TIPE ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
2001,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/M-IND/PER/6/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/M-IND/PER/6/2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/M-IND/PER/6/2016 TENTANG INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/M-IND/PER/6/2016 TENTANG INDUSTRI TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI (INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/M-IND/PER/5/2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/M-IND/PER/5/2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM. 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
2001,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/M-IND/PER/3/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/M-IND/PER/3/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M- IND/PER/ 3/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MEN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M- IND/PER/ 3/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2014 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MEN
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN / ATAU PELAYANAN PURNA JUAL
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-IND/PER/3/2016 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN / ATAU PELAYANAN PURNA JUAL
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-IND/PER/3/2016 TENTANG PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-IND/PER/3/2016 TENTANG PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DANTELEKOMUNIKASI NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG PENELITIAN PENYEBAB KECELAKAAN KERETA API
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DANTELEKOMUNIKASI NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG PENELITIAN PENYEBAB KECELAKAAN KERETA API
2000,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/M-IND/PER/3/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/M-IND/PER/3/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 69/M-IND/PER/8/2015 TENTANG PENGGUNAAN KANTONG SATU MEREK UNTUK PUPUK BERSUBSIDI
2016,
SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 442/M-DAG/6/2005 TANGGAL 24 JUNI 2005 TENTANG PERPANJANGAN LARANGAN IMPOR BERAS TAHUN 2005
SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 442/M-DAG/6/2005 TANGGAL 24 JUNI 2005 TENTANG PERPANJANGAN LARANGAN IMPOR BERAS TAHUN 2005
2005,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/M-IND/PER/3/2016 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI DAN STANDAR HARGA TOWER TRANSMISI DAN KONDUKTOR PRODUK DALAM NEGERI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/M-IND/PER/3/2016 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI DAN STANDAR HARGA TOWER TRANSMISI DAN KONDUKTOR PRODUK DALAM NEGERI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
2016,
SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/M-DAG/6/2005 TANGGAL 15 JUNI 2005 TENTANG LARANGAN IMPOR GARAM TAHUN 2005
SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 425/M-DAG/6/2005 TANGGAL 15 JUNI 2005 TENTANG LARANGAN IMPOR GARAM TAHUN 2005
2005,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 14/M-IND/PER/2/2016 TENTANG KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 14/M-IND/PER/2/2016 TENTANG KRITERIA TEKNIS IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU
2016,
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAFTARAN PEMILIH UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAFTARAN PEMILIH UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2004,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/M-IND/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 13/M-IND/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK. 954-214 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT SEBAGAI ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN PADA KANTOR / SATUAN KERJA DALAM LIN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK. 954-214 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT SEBAGAI ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN PADA KANTOR / SATUAN KERJA DALAM LIN
1984,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/M- IND/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 12/M- IND/PER/2/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASA
2016,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29/M-DAG/PER/6/2009 ??/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 29/M-DAG/PER/6/2009 ??/M-DAG/PER/6/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 05/M-DAG/PER/4/2005 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU DAN CAKRAM OPTIK
2009,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M- IND/PER/2/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M- IND/PER/2/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB
2016,
Regulasi per halaman: