Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT–PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT–PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJE
2010,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010
2009,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 01/PM.2/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 MENTERI KEUANGAN,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 01/PM.2/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 MENTERI KEUANGAN,
2009,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK. 03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI Y
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK. 03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI Y
2008,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217 / PMK.08/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217 / PMK.08/2008
2008,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
2008,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
2008,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2008 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2008 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
2008,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.04/2008 TENTANG PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.04/2008 TENTANG PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
2008,
Pembebasan Sayur Mayur dari Sumatera Utara dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
Pembebasan Sayur Mayur dari Sumatera Utara dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
1990,
Pembebasan Ekspor Tengkawang dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
Pembebasan Ekspor Tengkawang dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
1990,
Pembebasan Pala/Bunga Pala dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
Pembebasan Pala/Bunga Pala dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
1990,
Pencabutan Pengukuhan Pembentukan Kelompok Eksportir Terdaftar Kopi dan Badan Pemasaran Bersama (Marketing Group) Eksportir Kopi Indonesia.
Pencabutan Pengukuhan Pembentukan Kelompok Eksportir Terdaftar Kopi dan Badan Pemasaran Bersama (Marketing Group) Eksportir Kopi Indonesia.
1990,
Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan di Bidang Ekspor.
Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan di Bidang Ekspor.
1991,
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR : 61/KP/II/1988 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR : 61/KP/II/1988 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI
1988,
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/M/Kep/1/2005 TANGGAL 4 JANUARI 2005 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA SURVEY ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU UNTUK DAERAH-DAERAH YANG TERKENA BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH D
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/M/Kep/1/2005 TANGGAL 4 JANUARI 2005 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA SURVEY ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU UNTUK DAERAH-DAERAH YANG TERKENA BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH D
2005,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN SEBAGAI BARANG CONTOH UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN
2018,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2018,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR PERKAKAS TANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR PERKAKAS TANGAN
2018,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR SAKARIN DAN SIKLAMAT DAN PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR SAKARIN DAN SIKLAMAT DAN PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL
2018,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TATA NIAGA IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN (POST BORDER)
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TATA NIAGA IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN (POST BORDER)
2018,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA
2018,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA
2018,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 74/MDAG/ PER/12/2012 TENTANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 74/MDAG/ PER/12/2012 TENTANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR
2018,
Regulasi per halaman: