Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11300 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : 60 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 61 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 63 TAHUN 2004 TENTANG RAMBURAMBU LALU LINTAS DI JALAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : 60 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 61 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 63 TAHUN 2004 TENTANG RAMBURAMBU LALU LINTAS DI JALAN
2006,
PERA TURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND /PER/ 12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAW
PERA TURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND /PER/ 12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAW
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 5TAHUN 2006 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT UNTUK ANGKUTAN UDARA PENUMPANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 5TAHUN 2006 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA KATEGORI TRANSPORT UNTUK ANGKUTAN UDARA PENUMPANG
2006,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/M-IND/PER/7 /2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/8/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/4/2014 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/M-IND/PER/7/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/4/2014 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MAINAN SECARA WAJIB
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 34 TAHUN 2002 TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 34 TAHUN 2002 TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 /M-IND/PER/7 /2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA, DAN KADAR LOGAM TEREKSTR
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 /M-IND/PER/7 /2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA, DAN KADAR LOGAM TEREKSTR
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 93 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 93 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 90 TAHUN 2002 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/ 1/2015 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/ 1/2015 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 84 TAHUN 2002 TENTANG KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 84 TAHUN 2002 TENTANG KLIRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 09/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN ST
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 09/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN ST
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAN S
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 44/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAN S
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 40 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 40 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 31 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 84 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 31 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 84 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 14 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 14 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 12 TAHUN 2002 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR KM. 79/PR.301/MPPT-95 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN TARIF DASAR JASA TELEKOMUNIKASI DALAM NEGERI MENTERI PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 12 TAHUN 2002 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR KM. 79/PR.301/MPPT-95 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN TARIF DASAR JASA TELEKOMUNIKASI DALAM NEGERI MENTERI PERHUBUNGAN
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 42/M-IND/PER/6/2016 TENTANG AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 42/M-IND/PER/6/2016 TENTANG AKUN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.49 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.49 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN AMATIR RADIO
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 30 TAHUN 2001 TATA CARA PELAKSANAAN SIAGA SEARCH AND RESCUE (SAR) DAN PENGGANTIAN BIAYA OPERASI SEARCH AND RESCUE (SAR)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 30 TAHUN 2001 TATA CARA PELAKSANAAN SIAGA SEARCH AND RESCUE (SAR) DAN PENGGANTIAN BIAYA OPERASI SEARCH AND RESCUE (SAR)
2001,
KEPUTUSAN MNETERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI NORMAL, UTILITY AKROBATIK DAN KOMUTER
KEPUTUSAN MNETERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2001 TENTANG RANCANG BANGUN STANDAR KELAIKAN UDARA UNTUK PESAWAT UDARA KATEGORI NORMAL, UTILITY AKROBATIK DAN KOMUTER
2001,
Regulasi per halaman: