Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11320 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 69 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 69 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 68 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 67 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 67 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL LUAR NEGERI DENGAN PESAWAT UDARA SIPIL ASING KE DAN DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESI
2015,
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI
2017,
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
2016,
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DAN UNIT PENGOLAH TERBAIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN DAN UNIT PENGOLAH TERBAIK DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2016,
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
2016,
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PENGADAAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN PENGADAAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 141) TEN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 64 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 141) TEN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 65 TAHUN 2015 TENTANG KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENYELENGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 65 TAHUN 2015 TENTANG KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENYELENGARAAN ANGKUTAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 63 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 63 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 62 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 27 (CIVIL AVIATION SAFETY PART 27) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK HELIKOPTER KATEGORI NORMAL (AIRWORTHINESS STANDARDS: NORM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 62 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 27 (CIVIL AVIATION SAFETY PART 27) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK HELIKOPTER KATEGORI NORMAL (AIRWORTHINESS STANDARDS: NORM
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 61 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS (FAL) UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 61 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS (FAL) UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 60 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 175 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 175) TENTANG PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA (AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 60 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 175 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 175) TENTANG PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA (AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE)
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 59 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA, TUGAS, DAN WEWENANG INSPEKTUR PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 59 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA, TUGAS, DAN WEWENANG INSPEKTUR PENERBANGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 48 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 48 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2015 TENTANG PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 56 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 56 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 55 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 139) TENTANG BANDAR UDARA (AERODROME)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 55 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 139) TENTANG BANDAR UDARA (AERODROME)
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 54 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 54 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN (BP2IP) BAROMBONG
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015,
Penyelengaraan Pelabuhan Laut
Penyelengaraan Pelabuhan Laut
2015,
Regulasi per halaman: