Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.05/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.05/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 59 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL(PKPS) BAGIAN 63 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS (C
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 59 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL(PKPS) BAGIAN 63 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS (C
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 29 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 36 AMANDEMEN 1 (CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIO
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 29 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 36 AMANDEMEN 1 (CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIO
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 36/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BE
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 36/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BE
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 55 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 55 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 54 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH DAN ZAT KIMIA PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA DAN BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 54 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH DAN ZAT KIMIA PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA DAN BANDAR UDARA
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181 /PMK.06/2016 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181 /PMK.06/2016 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2017 TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (SUPPLY CHAIN) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2017 TENTANG PENGAMANAN KARGO DAN POS SERTA RANTAI PASOK (SUPPLY CHAIN) KARGO DAN POS YANG DIANGKUT DENGAN PESAWAT UDARA
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/PMK.05/2016 TENT ANG PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 180/PMK.05/2016 TENT ANG PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/PMK.04/2016 TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/PMK.04/2016 TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 50 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 50 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/PMK.07/2016 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/PMK.07/2016 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUBAHAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUBAHAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K IND O NE SIA NOMOR 177 /PMK. 04 / 2 016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASU K DAN TI DAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN /ATAU BAHAN, DA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K IND O NE SIA NOMOR 177 /PMK. 04 / 2 016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASU K DAN TI DAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN /ATAU BAHAN, DA
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/M-IND/PER/6/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS ALUMINIUM DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA CE
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/M-IND/PER/6/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS ALUMINIUM DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA CE
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/M-IND/PER/6/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/M-IND/PER/6/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 48 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 17
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 48 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 17
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176 /PMK. 0 5/20 16 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176 /PMK. 0 5/20 16 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 47 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 47 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH
2017,
P E RATU RA N MENTER! KEUA NGAN REPUBLI K IN DONE SIA NOMOR 175 /PMK.0 1/ 2 0 16 T E NT ANG P E DOMAN P E LA KSA NAA N ANALI SI S BEBAN K E RJA (WORKLOAD ANALYSIS) DI LI NG KU NGAN KEMENT E RIA N K EUA NGA N
P E RATU RA N MENTER! KEUA NGAN REPUBLI K IN DONE SIA NOMOR 175 /PMK.0 1/ 2 0 16 T E NT ANG P E DOMAN P E LA KSA NAA N ANALI SI S BEBAN K E RJA (WORKLOAD ANALYSIS) DI LI NG KU NGAN KEMENT E RIA N K EUA NGA N
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 /PMK.08/2016 ·TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SAR.ANA MULTI INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PENUGASAN PENYEDIAAN PEMBIAY AAN INFRASTRUKTUR DAERAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 /PMK.08/2016 ·TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SAR.ANA MULTI INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PENUGASAN PENYEDIAAN PEMBIAY AAN INFRASTRUKTUR DAERAH
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
Regulasi per halaman: