Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11117 regulasi
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG HARGA PATOKAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNTUK PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG HARGA PATOKAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNTUK PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 09 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 09 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN, KEMUDAHAN, DAN KEIKUTSERTAAN PADA PROMOSI DAGANG DALAM RANGKA KEGIATAN PENCITRAAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN, KEMUDAHAN, DAN KEIKUTSERTAAN PADA PROMOSI DAGANG DALAM RANGKA KEGIATAN PENCITRAAN INDONESIA
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN KOMPENSASI ATAS TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MINERAL DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN MINERAL DI KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN (ROAD MAP) TRANSISI ENERGI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN (ROAD MAP) TRANSISI ENERGI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN ENERGI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN ENERGI
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM DI DALAM N
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELESAIAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL LOGAM DI DALAM N
2025,
Regulasi per halaman: