Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11347 regulasi
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PERTAHANAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PERTAHANAN NASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PBRTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PBRTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-9/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAW
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-9/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAW
2025,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN AERODROME PERAIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN AERODROME PERAIRAN
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT SENI INDONESIA BALI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT SENI INDONESIA BALI
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BALI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI BALI
2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2025 TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2025 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2025 TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU,
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
2025
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN BANJARMASIN, BANJARBARU, BANJAR, BARITO KUALA, DAN TANAH LAUT
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN BANJARMASIN, BANJARBARU, BANJAR, BARITO KUALA, DAN TANAH LAUT
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KI
2025,
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA PENERIMA DAN EKOSISTEM KREDIT PROGRAM PERUMAHAN
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA PENERIMA DAN EKOSISTEM KREDIT PROGRAM PERUMAHAN
2025
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEP
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEP
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HEWAN KHUSUS TERTENTU BERUPA KUDA SERTA PERLENGKAPAN PENDUKUNGNYA YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HEWAN KHUSUS TERTENTU BERUPA KUDA SERTA PERLENGKAPAN PENDUKUNGNYA YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN DARI KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN DARI KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI HUKUM
2025
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG SATU DATA
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG SATU DATA
2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG
2025
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI KACA PENGAMAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI KACA PENGAMAN
2025,
Regulasi per halaman: