Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11170 regulasi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KERAMIK BERGLASIR - ALAT MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KERAMIK BERGLASIR - ALAT MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR SEMEN CLINKER DAN SEMEN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR SEMEN CLINKER DAN SEMEN
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PUPUK NITROGEN, FOSFOR, DAN KALIUM PADAT SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PUPUK NITROGEN, FOSFOR, DAN KALIUM PADAT SECARA WAJIB
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN KOPERASI
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN KOPERASI
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG LOGO DAN MARS KEMENTERIAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG LOGO DAN MARS KEMENTERIAN HUKUM
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG LAYANAN LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK PADA KEMENTERIAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG LAYANAN LEGALISASI DOKUMEN PUBLIK PADA KEMENTERIAN HUKUM
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI MODUL IDENTITAS PELANGGAN MELEKAT (EMBEDDED SUBSCRIBER IDENTITY MODULE) DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI MODUL IDENTITAS PELANGGAN MELEKAT (EMBEDDED SUBSCRIBER IDENTITY MODULE) DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2025,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2025,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG OPERATOR PESAWAT UAP
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG OPERATOR PESAWAT UAP
2025,
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHA
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-7/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-25/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAW
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-7/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-25/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAW
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-4/BC/2025 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-4/BC/2025 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-3/BC/2025 TENTANG STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-3/BC/2025 TENTANG STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
2025,
Regulasi per halaman: