Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU YANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU YANG
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2024 TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2024 TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2025
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2024 TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2024 TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2024 TENTANG PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2024 TENTANG PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
2024,
RPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA
RPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI PADA KEMENTERIAN AGAMA
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
2024,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2024 TENTANG FORMULASI DAN MEKANISME PENETAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2024 TENTANG FORMULASI DAN MEKANISME PENETAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI
2024,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MESIAS SORONG
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MESIAS SORONG
2024,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2024,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MESIAS SORONG
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MESIAS SORONG
2024,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PENYEDIAAN BARANG/JASA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DI ARAB SAUDI
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PENYEDIAAN BARANG/JASA DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DI ARAB SAUDI
2024,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
2024,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
2024,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA
2025,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN BASIS DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN
2025,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PELIMPAHAN KEWENA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PELIMPAHAN KEWENA
2025,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN LAYANAN KONSULTASI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN LAYANAN KONSULTASI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2025,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KONSERVASI ENERGI OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KONSERVASI ENERGI OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGUSAHAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI
2025,
Regulasi per halaman: