Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11448 regulasi
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN LINGKUNGAN HIDUP
2025
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KALPATARU
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KALPATARU
2025
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
2025
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
2025
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCAPERSALINAN
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCAPERSALINAN
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.010/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.010/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH
2010,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
2010,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 3/BC/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORrIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 3/BC/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORrIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
2022,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA NOMOR 999.K/30/DJB 2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN BIAYA PENYESUAIAN HARGA PATOKAN BATUBARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA NOMOR 999.K/30/DJB 2011 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN BIAYA PENYESUAIAN HARGA PATOKAN BATUBARA
2011,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43 /PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43 /PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
2010,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG BADAN HUKUM KEAGAMAAN KATOLIK
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN PERBUKUAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN PERBUKUAN
2025
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU SEKOLAH RAKYAT
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU SEKOLAH RAKYAT
2025,
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
2025,
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN SERTA TATA CARA PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENILAIAN SERTA TATA CARA PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI
2025
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 TENTANG KELAS MUTU BERAS
2025,
Regulasi per halaman: