Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11320 regulasi
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA E. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA E. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA H. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatu
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA H. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatu
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA F. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA F. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA G. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA G. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK DIREKTORAT RUMAH SAKIT KHUSUS DAN SWASTA 1994
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK DIREKTORAT RUMAH SAKIT KHUSUS DAN SWASTA 1994
1994,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
2011,
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129/Menkes/SK/II/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129/Menkes/SK/II/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
2008,
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONSEIA JAKRTA 2009
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONSEIA JAKRTA 2009
2009,
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2009
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2009
2009,
Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2008
Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2008
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/MENKES/SK/IV/2004 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) SECARA EKSKLUSIF PADA BAYI DI INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/MENKES/SK/IV/2004 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) SECARA EKSKLUSIF PADA BAYI DI INDONESIA
2004,
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK DEPARTEMEN KESEHATAN R.I 2008
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK DEPARTEMEN KESEHATAN R.I 2008
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 604/MENKES/SK/VII/2008
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 604/MENKES/SK/VII/2008
2008,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008
2008,
EPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKI
EPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKI
2009,
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAK
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAK
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1335/MENKES/SK/X/2002 TAHUN 2002 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN SAMPEL KUALITAS UDARA RUANGAN RUMAH SAKIT
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1335/MENKES/SK/X/2002 TAHUN 2002 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN SAMPEL KUALITAS UDARA RUANGAN RUMAH SAKIT
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1335/MENKES/SK/X/2002 TAHUN 2002 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN SAMPEL KUALITAS UDARA RUANGAN RUMAH SAKIT
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1335/MENKES/SK/X/2002 TAHUN 2002 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENGAMBILAN DAN PENGUKURAN SAMPEL KUALITAS UDARA RUANGAN RUMAH SAKIT
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/MENKES/SK/II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM TARAKAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/MENKES/SK/II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM TARAKAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/MENKES/SK/II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM BANJAR MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAM
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/MENKES/SK/II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM BANJAR MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAM
2003,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK/03/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK/03/2009
2009,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2017,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2010 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
2017,
Regulasi per halaman: