Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11320 regulasi
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI NO. 40/DJPDN/Kep/XII/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI NO. 40/DJPDN/Kep/XII/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
2003,
DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA Nomor : Kep. 16 / U / II / 88 T E N T A N G PELAKSANAAN KETENTUAN USAHA PERJALANAN
DEPARTEMEN PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PARIWISATA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PARIWISATA Nomor : Kep. 16 / U / II / 88 T E N T A N G PELAKSANAAN KETENTUAN USAHA PERJALANAN
1988,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI NOMOR 16 – 12/43/600.3/2003 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN TAGIHAN LISTRIK AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA STANDAR MUTU PELAYANAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNTUK LA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI NOMOR 16 – 12/43/600.3/2003 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN TAGIHAN LISTRIK AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA STANDAR MUTU PELAYANAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNTUK LA
2003,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-19/BC/1999 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-19/BC/1999 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
1999,
LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 21/KPTS/M/2004 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA BIDANG PEKERJAAN UMUM
LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 21/KPTS/M/2004 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA BIDANG PEKERJAAN UMUM
2004,
LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 21/KPTS/M/2004 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA BIDANG PEKERJAAN UMUM
LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 21/KPTS/M/2004 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA BIDANG PEKERJAAN UMUM
2004,
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 21/KPTS/M/2004 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA BIDANG PEKERJAAN UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 21/KPTS/M/2004 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA BIDANG PEKERJAAN UMUM
2004,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP.007/M.PPN/02/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA (R3MAS)
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP.007/M.PPN/02/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MASYARAKAT ACEH DAN SUMATERA UTARA (R3MAS)
2005,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017,
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONA PROVINSI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONA PROVINSI
2014,
Keputusan Direktur Jenderal Produksi Peternakan Nomor: 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000 Tentang Prosedur Baku Importasi Hewan dan Bahan asal Hewan
Keputusan Direktur Jenderal Produksi Peternakan Nomor: 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000 Tentang Prosedur Baku Importasi Hewan dan Bahan asal Hewan
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP- 02/M.EKON/01/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP-31/M.EKON/07/2003 TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAKHIRAN BADAN PE
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP- 02/M.EKON/01/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP-31/M.EKON/07/2003 TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAKHIRAN BADAN PE
2004,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.06/2006 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG BERASAL DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.06/2006 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG BERASAL DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
2006,
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2015,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/M-IND/PER/7/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/M-IND/PER/7/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
2009,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M-IND/PER/7/2005 TENTANG KETENTUAN TEKNIS MENGENAI MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M-IND/PER/7/2005 TENTANG KETENTUAN TEKNIS MENGENAI MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)
2005,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 662.1/MPP/Kep/10/2003 TANGGAL 23 OKTOBER 2003 TENTANG TIM FREE TRADE ARRANGEMENT (FTA)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 662.1/MPP/Kep/10/2003 TANGGAL 23 OKTOBER 2003 TENTANG TIM FREE TRADE ARRANGEMENT (FTA)
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 645.1/MPP/KEP/10/2003 TENTANG TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 645.1/MPP/KEP/10/2003 TENTANG TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 829/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PRIMANIYARTA KEPADA EKSPORTIR YANG BERPRESTASI SELAMA PERIODE 1997 SAMPAI DENGAN 2001
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 829/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PRIMANIYARTA KEPADA EKSPORTIR YANG BERPRESTASI SELAMA PERIODE 1997 SAMPAI DENGAN 2001
2001,
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002
2002,
Regulasi per halaman: