Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11070 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR : 405/MPP/Kep/9/1999 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 439/MPP/Kep/9/1998
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR : 405/MPP/Kep/9/1999 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 439/MPP/Kep/9/1998
1999,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 176 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 176 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 389/MPP/Kep/5/2003 TANGGAL 29 MEI 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 389/MPP/Kep/5/2003 TANGGAL 29 MEI 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 276/MPP/Kep/4/2003 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 175 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS KERETA KECEPATAN NORMAL DENGAN PENGGERAK SENDIRI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 175 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SPESIFIKASI TEKNIS KERETA KECEPATAN NORMAL DENGAN PENGGERAK SENDIRI
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 384/MPP/Kep/8/1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 108/MPP/Kep/5/1996 TENTANG STANDARDISASI, SERTIFIKASI, AKREDITASI DAN PENGAW
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 384/MPP/Kep/8/1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 108/MPP/Kep/5/1996 TENTANG STANDARDISASI, SERTIFIKASI, AKREDITASI DAN PENGAW
1999,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 174 TAHUN 2015 TENTANG PEMBATASAN USIA PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARAT PESAWAT UDARA (GROUND SUPPORT EQUIPMENT/GSE) DAN KENDARAAN OPERASIONAL YANG BEROPERASI DI SISI UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 174 TAHUN 2015 TENTANG PEMBATASAN USIA PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARAT PESAWAT UDARA (GROUND SUPPORT EQUIPMENT/GSE) DAN KENDARAAN OPERASIONAL YANG BEROPERASI DI SISI UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 173 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 173 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 366/MPP/Kep/8/1999 TENTANG PERUBAHAN PASAL 11 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 374/MPP/KEP/8/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KUOTA TEKSTIL DAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 366/MPP/Kep/8/1999 TENTANG PERUBAHAN PASAL 11 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 374/MPP/KEP/8/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KUOTA TEKSTIL DAN
1999,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 172 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 172 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK)
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 365/MPP/Kep/8/1999 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PEMANTAUAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 365/MPP/Kep/8/1999 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PEMANTAUAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI
1999,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 171 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAYANAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING DI PERAIRAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 171 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAYANAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING DI PERAIRAN INDONESIA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 170 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 170 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 169 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 29 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 29) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK HELIKOPTER KATEGORI TRANSPORT (AIRWORTHINESS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 169 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 29 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 29) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK HELIKOPTER KATEGORI TRANSPORT (AIRWORTHINESS
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 364/MPP/Kep/8/1999 TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 364/MPP/Kep/8/1999 TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA
1999,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 361/MPP/Kep/10/1997 T E N T A N G PENUNJUKAN DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 361/MPP/Kep/10/1997 T E N T A N G PENUNJUKAN DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL
1997,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 168 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 168 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 167 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN JALAN MASUK (ACCESS CONTROL) KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS DI BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 167 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN JALAN MASUK (ACCESS CONTROL) KE DAERAH KEAMANAN TERBATAS DI BANDAR UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 166 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2015 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNY ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPEL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 166 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2015 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNY ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPEL
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360/MPP/Kep/10/1997 Tentang TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360/MPP/Kep/10/1997 Tentang TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
1997,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 165 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 165 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 68 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BANDAR UDARA
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360/MPP/Kep/5/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 360/MPP/Kep/5/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM
2004,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 164 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDEMEN 3 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 164 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDEMEN 3 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR: 356/MPP/Kep/5/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN SEBAGAIMA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR: 356/MPP/Kep/5/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN SEBAGAIMA
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 163 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 107 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 107) TENTANG SISTEM PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK (SMALL UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 163 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 107 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 107) TENTANG SISTEM PESAWAT UDARA KECIL TANPA AWAK (SMALL UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM)
2015,
Regulasi per halaman: