Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.35 tahun 2019 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.35 tahun 2019 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 34 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. BERKAT HANJUANG JAYA DI DESA SATUI BARAT, KECAMATAN SATUI, KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MEL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 34 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. BERKAT HANJUANG JAYA DI DESA SATUI BARAT, KECAMATAN SATUI, KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MEL
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 33 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TELEN ORBIT PRIMA DI DESA PARING LAHUNG, KECAMATAN MOTALLAT, KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK M
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 33 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TELEN ORBIT PRIMA DI DESA PARING LAHUNG, KECAMATAN MOTALLAT, KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK M
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 30 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 30 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 28 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 28 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN LAUT PENGUMPAN LOKAL TANAKEKE DI DESA MATTIROBAJI, KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, KABUPATEN TAKALAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN LAUT PENGUMPAN LOKAL TANAKEKE DI DESA MATTIROBAJI, KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, KABUPATEN TAKALAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR VKM 26 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. SAWIT KALTIM LESTARI DI DESA MUARA KAMAN ILIR, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR VKM 26 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. SAWIT KALTIM LESTARI DI DESA MUARA KAMAN ILIR, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 25 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS T
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 25 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS T
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 24 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN TAHUN ANGGARAN 2019
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 24 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 23 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 201
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 23 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 201
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 22 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2019
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 22 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 21 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN ANGGARAN 2019
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 21 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT RENCANA MULIA BARATAMA DI DESA BUKIT JERING, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT RENCANA MULIA BARATAMA DI DESA BUKIT JERING, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIM
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 19 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 19 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI PERAIRAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI PERAIRAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 17 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WASIOR DAN PERLINTASAN P
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 17 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WASIOR DAN PERLINTASAN P
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 16 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALU R-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WAKAI DAN PERLINTASAN P
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 16 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALU R-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WAKAI DAN PERLINTASAN P
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN LEGON BAJAK
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN LEGON BAJAK
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 14 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 14 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 13 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PENYELENGGARAAN P
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 13 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PENYELENGGARAAN P
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 10 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 10 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 9 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI T
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 9 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI T
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KENDARI / BUNGKUTOKO PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KENDARI / BUNGKUTOKO PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2019,
Regulasi per halaman: