Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TAPIN COAL TERMINAL DI DESA MARGASARI, KECAMATAN CANDI LARAS UTARA, KABUPATEN TAPIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK M
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TAPIN COAL TERMINAL DI DESA MARGASARI, KECAMATAN CANDI LARAS UTARA, KABUPATEN TAPIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK M
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 6 TAHUN 2019 TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PATIMBAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 6 TAHUN 2019 TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PATIMBAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TALENTA BUMI DI DESA LEPASAN, KECAMATAN BAKU M PAI, KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI K
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TALENTA BUMI DI DESA LEPASAN, KECAMATAN BAKU M PAI, KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI K
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 2 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 2 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. MIFA BERSAUDARA DI DESA PEUNAGA CUT UJONG, KECAMATAN MEUREBO, KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH UNTUK MELAYANI KEPENTI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. MIFA BERSAUDARA DI DESA PEUNAGA CUT UJONG, KECAMATAN MEUREBO, KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH UNTUK MELAYANI KEPENTI
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.09/2019 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.09/2019 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR INDUSTRI AGRO PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR INDUSTRI AGRO PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.010/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.010/2017 TENTANG PENERAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDON
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.010/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.010/2017 TENTANG PENERAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDON
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PMK.07/2019 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PMK.07/2019 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/PMK.05/2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEBIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/PMK.05/2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEBIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.06/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.06/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.08/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.08/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYA
2019,
Regulasi per halaman: