Subjek: Kementerian Keuangan

Total 199 regulasi
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-3/BC/2025 TENTANG STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-3/BC/2025 TENTANG STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2025 TENTANG TATA LAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-2/BC/2025 TENTANG TATA LAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-1/BC/2025 TENTANG SUSUNAN TIM AUDIT, URAIAN TUGAS TIM AUDIT, DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-1/BC/2025 TENTANG SUSUNAN TIM AUDIT, URAIAN TUGAS TIM AUDIT, DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 203/PMK.04/2017 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK EXPANSIBLE POLYSTYRENE
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PENGGANTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN BIAYA LAIN-LAIN PADA HIBAH RUMAH SAKIT KARDIOLOGI EMIRAT-INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PENGGANTIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN BIAYA LAIN-LAIN PADA HIBAH RUMAH SAKIT KARDIOLOGI EMIRAT-INDONESIA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2025 YANG BERSUMBER
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2025 YANG BERSUMBER
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK NYLON FILM DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, THAILAND, DAN TAIWAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK NYLON FILM DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, THAILAND, DAN TAIWAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM PENGADAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM PENGADAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU YANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU YANG
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2024 TENTANG PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2024 TENTANG PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK WOL TERAK (SLAG WOOL) DAN WOL BATUAN (ROCK WOOL)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK WOL TERAK (SLAG WOOL) DAN WOL BATUAN (ROCK WOOL)
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK
2025,
Regulasi per halaman: