Subjek: Kementerian Keuangan

Total 199 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PINJAMAN DALAM RANGKA PENDANAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PINJAMAN DALAM RANGKA PENDANAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM PENGADAAN CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM PENGADAAN CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PUPUK
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 186/PMK.02/2020 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 186/PMK.02/2020 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOS
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BEKAL KHUSUS OPERASI TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BEKAL KHUSUS OPERASI TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG SINERGI BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG SINERGI BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBELIAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN LAIN OLEH PENYERAH PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH MELALUI LELANG DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBELIAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN LAIN OLEH PENYERAH PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH MELALUI LELANG DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA AWAL DAN AKUMULASI IURAN PROGRAM JAM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA AWAL DAN AKUMULASI IURAN PROGRAM JAM
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
2025,
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2025,
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHA
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-7/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-25/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAW
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-7/BC/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-25/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAW
2025,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-4/BC/2025 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-4/BC/2025 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE
2025,
Regulasi per halaman: