Total 23286 regulasi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/M-IND/PER/9/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA YANG DIBERLAKUAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/M-IND/PER/9/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA YANG DIBERLAKUAN SECARA WAJIB
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 / PMK.01/ 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 241/ PMK.01/ 2015 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 / PMK.01/ 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 241/ PMK.01/ 2015 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 81 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 94 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 91 (CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIONS P ART 91) TENTA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 81 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 94 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 91 (CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIONS P ART 91) TENTA
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.010/2017 TENTANG BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.010/2017 TENTANG BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/M-IND/PER/9/2017 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/M-IND/PER/9/2017 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/M-IND/PER/9/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/M-IND/PER/9/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.010/2017 TENT ANG BESAR SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERI/PENYEBERANGAN, LAUT, DAN UDARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.010/2017 TENT ANG BESAR SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERI/PENYEBERANGAN, LAUT, DAN UDARA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPU BLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.09/2017 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PEN GENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUAN GAN PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPU BLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.09/2017 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PEN GENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUAN GAN PEMERINTAH PUSAT
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 79 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 79 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 /PMK.07/2017 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07 /2013 TENTANG TATA CARA .PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 /PMK.07/2017 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07 /2013 TENTANG TATA CARA .PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/M-IND/PER/8/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/M-IND/PER/8/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 /PMK.07/2017 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07 /2013 TENTANG TATA CARA .PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 /PMK.07/2017 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07 /2013 TENTANG TATA CARA .PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 74 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 830 (CTVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 830) TENTANG PROSEDUR INVESTIGASI KECELAKAAN DAN KEJADIAN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 74 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 830 (CTVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 830) TENTANG PROSEDUR INVESTIGASI KECELAKAAN DAN KEJADIAN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 77 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN LISENSI DAN RATING PERSONEL OPERASI PESAWAT UDARA DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEM ONLINE)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 77 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN LISENSI DAN RATING PERSONEL OPERASI PESAWAT UDARA DAN PERSONEL PENUNJANG OPERASI PESAWAT UDARA DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SISTEM ONLINE)
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2017 TENT ANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 17
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.02/2017 TENT ANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 17
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 72 TAHUN 2017 TENTANG JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN DAN MEKANISME PENETAPAN TARIF JASA KEPELABUHANAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 72 TAHUN 2017 TENTANG JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN DAN MEKANISME PENETAPAN TARIF JASA KEPELABUHANAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 75 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 65 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 65) SERTIFIKASI AHLI PERAWATAN PESAWAT UDARA (.LICENSING OF AIRCRAFT MAINTENANCE ENGI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 75 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 65 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 65) SERTIFIKASI AHLI PERAWATAN PESAWAT UDARA (.LICENSING OF AIRCRAFT MAINTENANCE ENGI
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/M-IND/PER/8/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGE
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/M-IND/PER/8/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG, DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGE
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/M-IND/PER/8/2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/M-IND/PER/8/2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK. 02/201 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 231/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOI<ASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, D
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK. 02/201 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 231/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOI
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 /PMK.02/2017 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 9
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 /PMK.02/2017 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 9
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/M-IND/PER/7/2017 TENTANG JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL DAN BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/M-IND/PER/7/2017 TENTANG JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN DIREKTORAT JENDERAL DAN BADAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 / PMK. 09/ 2017 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 / PMK. 09/ 2017 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi