Total 23098 regulasi
PERATU RAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK.05/2016 TENT ANG TARI F LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN B EBAS DAN PELAB UHAN B EBAS BATAM
PERATU RAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK.05/2016 TENT ANG TARI F LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN B EBAS DAN PELAB UHAN B EBAS BATAM
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.010/2016 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179 /PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.010/2016 TENT ANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 179 /PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/M-IND/PER/3/2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08/M-IND/PER/3/2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 16 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 16 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/PMK.05/ 2016 TENTANG PERKIRAAN DEFI SIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFI SIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 DAN TAMBAHAN PEMBIAY AAN DEFI SIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/PMK.05/ 2016 TENTANG PERKIRAAN DEFI SIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFI SIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 DAN TAMBAHAN PEMBIAY AAN DEFI SIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/M-IND/PER/3/2017 TENTANG PEDOMAN PENANDASAHAN RENCANA IMPOR BARANG DAN VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/M-IND/PER/3/2017 TENTANG PEDOMAN PENANDASAHAN RENCANA IMPOR BARANG DAN VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMK.04/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 43/PMK.04/2 0 1 1 TENTANG PEMBERIAN PREM!
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMK.04/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 43/PMK.04/2 0 1 1 TENTANG PEMBERIAN PREM!
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI 'K INDONESIA NOMOR 144 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI 'K INDONESIA NOMOR 144 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PENUGASAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2017 TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PENUGASAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/M-IND/PER/2/2017 TENTANG KONVERSI NOMOR POS TARIF PADA BARANG YANG DIBERLUKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/M-IND/PER/2/2017 TENTANG KONVERSI NOMOR POS TARIF PADA BARANG YANG DIBERLUKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 TAHUN 2017 TENTAN STATUTA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 TAHUN 2017 TENTAN STATUTA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 127 /PMK. 010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 127 /PMK. 010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PA
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/M-IND/PER/2/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54/M-IND/PER/3/2012 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/M-IND/PER/2/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54/M-IND/PER/3/2012 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.03/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/PMK.010/2016 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/PMK.010/2016 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.07/2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.07/2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2017 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2017 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/M-IND/PER/2/2017 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04/M-IND/PER/2/2017 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/M-IND/PER/1/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/M-IND/PER/1/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 /PMK. 06/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK. 06/2015 TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 /PMK. 06/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK. 06/2015 TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN
2016,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi