Total 23757 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG HIBAH DAERAH
2012,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UN
2012,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK. 02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI !URAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK. 02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI !URAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
2012,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 3/PMK. 07 /2017 TENT ANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 3/PMK. 07 /2017 TENT ANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 /PMK. 0 8 /20 17 TENT ANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI TUNA!
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 /PMK. 0 8 /20 17 TENT ANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI TUNA!
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK. 03/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK ?ERTAMBAHAN NILAI DAN/A
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK. 03/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK ?ERTAMBAHAN NILAI DAN/A
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 170/PMK. 010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FRIT DAN GLASIR ATAU PREPARAT SEMACAM ITU SERTA FRIT KACA DAN KACA LAINNYA DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 170/PMK. 010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FRIT DAN GLASIR ATAU PREPARAT SEMACAM ITU SERTA FRIT KACA DAN KACA LAINNYA DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
2017,
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2012,
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL
LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL
2012,
PER ATU RAN M ENTER ! KEUANGAN REPUBLIK IN DONESIA N OM OR 169/PMK. 04/2017 TENTANG PERUBA HAN ATAS PERATURAN MENTER ! KEUANGAN N OM OR 1 1 1 / PM K .04/ 2 0 1 3 TENTANG TATA CARA PENAGI HAN BEA MASU K DAN / ATAU CUK A
PER ATU RAN M ENTER ! KEUANGAN REPUBLIK IN DONESIA N OM OR 169/PMK. 04/2017 TENTANG PERUBA HAN ATAS PERATURAN MENTER ! KEUANGAN N OM OR 1 1 1 / PM K .04/ 2 0 1 3 TENTANG TATA CARA PENAGI HAN BEA MASU K DAN / ATAU CUK A
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 /PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 /PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBAYARAN RECURRENT COST SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBAYARAN RECURRENT COST SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 / PMK.03/ 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 118/ PMK.03/ 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 / PMK.03/ 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 118/ PMK.03/ 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 /PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN JASA BANK PENATAUSAHA PENERUSAN PINJAMAN ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 /PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN JASA BANK PENATAUSAHA PENERUSAN PINJAMAN ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/PMK. 02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 252/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/PMK. 02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 252/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 /PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 /PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 1/PMK. 0 1/20 17 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.60/PMK. 0 1/20 16 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 1/PMK. 0 1/20 17 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.60/PMK. 0 1/20 16 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.OS/2017 Menimbang TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.OS/2017 Menimbang TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK. 04/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK. 04/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
2017,
PERATU R AN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMIZ.04/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN , INDIKATO R YAN G M ENCURIGAKAN , PEMBAWAAN UANG TUNAl DAN / ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN , SERTA PENGENA AN SANKS! ADMINI STRATI F DA
PERATU R AN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMIZ.04/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN , INDIKATO R YAN G M ENCURIGAKAN , PEMBAWAAN UANG TUNAl DAN / ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN , SERTA PENGENA AN SANKS! ADMINI STRATI F DA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.06/2017 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI BALAI LELANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.06/2017 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI BALAI LELANG
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK. 01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK. 01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi