Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 / PMK. 0 1/ 20 16 TENTANG AKTUARIS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 / PMK. 0 1/ 20 16 TENTANG AKTUARIS
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136/PMK.05/2016 Menimbang Mengingat TENT ANG PENGELOLAA N ASET PA DA BA DA N LAYANA N UMU M
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136/PMK.05/2016 Menimbang Mengingat TENT ANG PENGELOLAA N ASET PA DA BA DA N LAYANA N UMU M
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSAAN SARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSAAN SARANA PERKERETAAPIAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGEMBALIAN DANA KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGEMBALIAN DANA KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
2016,
PE RATU RA N ME NTE RI KEUA NGAN REPUBLIK I N DONE S IA NOMOR 134/PMK.010/2016 TE NT ANG PE RUBAHAN KELIMA ATA S PE RATU RA N MENTE RI KEUA NGA N NOMOR 213/PMK.011/2011 TE NTA NG PE NETAPA N SI STEM KLA SIFIKA SI BA RA NG DA N PEMBEBA NA N TA RIF BEA MA S
PE RATU RA N ME NTE RI KEUA NGAN REPUBLIK I N DONE S IA NOMOR 134/PMK.010/2016 TE NT ANG PE RUBAHAN KELIMA ATA S PE RATU RA N MENTE RI KEUA NGA N NOMOR 213/PMK.011/2011 TE NTA NG PE NETAPA N SI STEM KLA SIFIKA SI BA RA NG DA N PEMBEBA NA N TA RIF BEA MA S
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OB
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OB
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.0 4/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 23/PMK.04/2015 TENTANG KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.0 4/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 23/PMK.04/2015 TENTANG KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA NO MOR 132/PMK.07/2016 TENT ANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA NO MOR 132/PMK.07/2016 TENT ANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.05/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 223/PMK.05/2015 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/PMK.05/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 223/PMK.05/2015 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA N O M O R 1 30 / PMK. 08 / 2 0 1 6 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA N O M O R 1 30 / PMK. 08 / 2 0 1 6 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK. 08/20 16 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 265/PMK. 08/20 15 TENTANG FASILITAS DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK. 08/20 16 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 265/PMK. 08/20 15 TENTANG FASILITAS DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/PMK.02/20 16 TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/PMK.02/20 16 TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 /PMK .010/2016 TE N TA NG PE NGAMPU NA N PAJA K BERDASARKA N U NDA NG -U NDA NG NO MOR 11 TA HU N 201 6 TE N TA NG PE NGAMPU NA N PAJA K BAGI WAJIB PAJA K YA NG MEMILI KI HAR TA TIDA K LA NGSU NG MEL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 /PMK .010/2016 TE N TA NG PE NGAMPU NA N PAJA K BERDASARKA N U NDA NG -U NDA NG NO MOR 11 TA HU N 201 6 TE N TA NG PE NGAMPU NA N PAJA K BAGI WAJIB PAJA K YA NG MEMILI KI HAR TA TIDA K LA NGSU NG MEL
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126/PMK. 05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFI KASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126/PMK. 05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFI KASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.07/2016 TENT ANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.07/2016 TENT ANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.02/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.02/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 /PMK. 08/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/20 16 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 /PMK. 08/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/20 16 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 /PMK.08/20 16 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 /PMK.08/20 16 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUB LIK I N D O NESIA NOMOR 121 / PMK. 0 5/ 20 1 6 TENTANG TATA CARA PENARI KAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUB LIK I N D O NESIA NOMOR 121 / PMK. 0 5/ 20 1 6 TENTANG TATA CARA PENARI KAN PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PEMERINTAH DAERAH
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/PMK. 08/2016 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURATBERHARGA SYARIAH NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/PMK. 08/2016 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURATBERHARGA SYARIAH NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 /PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 /PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 65/PMK.02/2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 65/PMK.02/2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi