Total 23313 regulasi
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
2009,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 588/MPP//KEP/10/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 TENTANG PENETAPAN TATA KERJA TIM NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 588/MPP//KEP/10/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 TENTANG PENETAPAN TATA KERJA TIM NASIONAL DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PERUNDING UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WTO
1999,
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 208/MPP/1/2003 TENTANG EDARAN TENTANG PELAKSANAAN SK MENPERINDAG NO.32/MPP/KEP/1/2003
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 208/MPP/1/2003 TENTANG EDARAN TENTANG PELAKSANAAN SK MENPERINDAG NO.32/MPP/KEP/1/2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 587/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (KPP)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 587/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN (KPP)
1999,
Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000 TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
Surat Edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 807/MPP/8/2000 TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
2000,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 580/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 580/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PENGAWASAN IMPOR BARANG YANG TERCEMAR DIOXIN
1999,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MPP/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN NOMOR 01/SK/1996 DAN NOMOR 02/SK/1996
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/MPP/1/1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN NOMOR 01/SK/1996 DAN NOMOR 02/SK/1996
1998,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 569/KMK.04/2000 TANGGAL 26 DESEMBER 2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 569/KMK.04/2000 TANGGAL 26 DESEMBER 2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2000,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/MPP/KEP/2/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 711/MPP/KEP/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/MPP/KEP/2/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 711/MPP/KEP/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
2004,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN/PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN/PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 559/MPP/Kep/10/1999 TENTANG KRITERIA PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN TAHUN 2000
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 559/MPP/Kep/10/1999 TENTANG KRITERIA PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN TAHUN 2000
1999,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS TAKSI
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/MPP/1/1998 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS TAKSI
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 556/MPP/Kep/10/1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 556/MPP/Kep/10/1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
1999,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/MPP/1/1998 TENTANG PENGENAANN PE DAN PERSOURCE RENT TAX
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/MPP/1/1998 TENTANG PENGENAANN PE DAN PERSOURCE RENT TAX
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 551/MPP/Kep/10/1999 TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 551/MPP/Kep/10/1999 TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
1999,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 550/MPP/Kep/10/1999 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 550/MPP/Kep/10/1999 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
1999,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/MPP/1/1998 TENTANG PAJAK EKSPOR
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/MPP/1/1998 TENTANG PAJAK EKSPOR
1998,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/MPP/1/1998 TENTANG PEMBEBASAN ALOKASI PENJUALAN TERNAK UNTUK DIPERDAGANGAN ANTAR PULAU/PROVINSI
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/MPP/1/1998 TENTANG PEMBEBASAN ALOKASI PENJUALAN TERNAK UNTUK DIPERDAGANGAN ANTAR PULAU/PROVINSI
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 545/MPP/Kep/9/2003 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TE
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 545/MPP/Kep/9/2003 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 135/MPP/Kep/3/2003 TENTANG PENETAPAN ALOKASI KUOTA EKSPOR TE
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 529/MPP/Kep/9/2003 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN HARGA DAN ANTISIPASI PENGADAAN BARANG DALAM MENGHADAPI HARI RAYA KEAGAMAAN NASIONAL TAHUN 2003/2004
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 529/MPP/Kep/9/2003 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN HARGA DAN ANTISIPASI PENGADAAN BARANG DALAM MENGHADAPI HARI RAYA KEAGAMAAN NASIONAL TAHUN 2003/2004
2003,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/MPP/1/1998 TENTANG PENINJAUAN CUKAI ALKOHOL DAN TEMBAKAU
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/MPP/1/1998 TENTANG PENINJAUAN CUKAI ALKOHOL DAN TEMBAKAU
1998,
Keutusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 528/MPP/Kep/7/2002 tentang KETENTUAN IMPOR CENGKEH
Keutusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 528/MPP/Kep/7/2002 tentang KETENTUAN IMPOR CENGKEH
2002,
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/MPP/1/1998 TENTANG PAJAK EKSPOR CPO/OLEIN DAN HASIL OLAHANNYA
SURAT MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/MPP/1/1998 TENTANG PAJAK EKSPOR CPO/OLEIN DAN HASIL OLAHANNYA
1998,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi