Total 23313 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 606/MPP/Kep/9/2002 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP) INDONESIA – AFRIKA BAGIAN SELATAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 606/MPP/Kep/9/2002 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP) INDONESIA – AFRIKA BAGIAN SELATAN
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/M-IND/PER/9/2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR SEBAGAIMANA TELAH
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/M-IND/PER/9/2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR SEBAGAIMANA TELAH
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 605/MPP/Kep/8/2002 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, KOTA PALEMBANG, KOTA SURABAYA KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 605/MPP/Kep/8/2002 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, KOTA PALEMBANG, KOTA SURABAYA KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUN,JUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAS
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUN,JUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAS
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 12/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 12/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUN,JUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAS
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 44/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUN,JUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWAS
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/M-IND/PER/10/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/M-IND/PER/10/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 597/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PEDOMAN BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 597/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PEDOMAN BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
2004,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/ 10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/M-IND/PER/10/2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/ 10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWA
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/M-IND/PER/11/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/M-IND/PER/11/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 48/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONA
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 596/MPP/Kep/9/2004 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 596/MPP/Kep/9/2004 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
2004,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 595/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 595/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB
2004,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/M-IND/PER/ 11/2016 TENT ANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/M-IND/PER/ 11/2016 TENT ANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONSIA NOMOR: 594/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR GULA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONSIA NOMOR: 594/MPP/Kep/9/2004 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR GULA
2004,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
2006,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 591/MPP/Kep/10/1999 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
1999,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 30/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/3/2006 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
2006,
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999
1999,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 32/M-IND/PER/6/2006 T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 32/M-IND/PER/6/2006 T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
2006,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999 T E N T A N G KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 590/MPP/Kep/10/1999 T E N T A N G KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
1999,
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35/M-IND/PER/4/2007 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35/M-IND/PER/4/2007 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB
2007,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 37/M-IND/PER/6/2006 TENTANG PENGEMBANGAN JASA KONSULTANSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
2006,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 69/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 69/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBA
2011,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 589/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI LINGKU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 589/MPP/Kep/10/1999 TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM PEMBINAAN MASING-MASING DIREKTORAT JENDERAL DAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI LINGKU
1999,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi