Total 23286 regulasi
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
2000,
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL NOMOR : 22 / SK /KA. LIN /2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL NOMOR : 22 / SK /KA. LIN /2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL
2004
Keputusan Direktur Jenderal Produksi Peternakan Nomor: 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000 Tentang Prosedur Baku Importasi Hewan dan Bahan asal Hewan
Keputusan Direktur Jenderal Produksi Peternakan Nomor: 71/TN.690/Kpts/DJP/Deptan/2000 Tentang Prosedur Baku Importasi Hewan dan Bahan asal Hewan
2000,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP- 02/M.EKON/01/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP-31/M.EKON/07/2003 TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAKHIRAN BADAN PE
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP- 02/M.EKON/01/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR: KEP-31/M.EKON/07/2003 TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAKHIRAN BADAN PE
2004,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.06/2006 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG BERASAL DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.06/2006 TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG BERASAL DARI BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
2006,
PETUNJUK-PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975
PETUNJUK-PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975
1975,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH
2001,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 03/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 03/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
1999,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 02/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 02/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB
1999,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
1999,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI NOMOR : 01/BAPEBTI/KP/IV/1999 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN BURSA BERJANGKA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI NOMOR : 01/BAPEBTI/KP/IV/1999 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN BURSA BERJANGKA
1999,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 201817 TENTANG RAPAT PLENO
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 201817 TENTANG RAPAT PLENO
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI WILAYAH ACEH, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBE
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI WILAYAH ACEH, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBE
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL B
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL B
2018,
KEPUTUSAN BERSAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 04/PANWASLU/KS/III/2004 NOMOR 003/SK KPI/II/04 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN SIARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA LEMBAGA
KEPUTUSAN BERSAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 04/PANWASLU/KS/III/2004 NOMOR 003/SK KPI/II/04 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN SIARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA LEMBAGA
2003,
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 26 TAHUN 2003 Tentang SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 26 TAHUN 2003 Tentang SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU
2003,
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 22 TAHUN 2003 Tentang PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 22 TAHUN 2003 Tentang PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
2003,
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMORR 1122 TTAHUN 2003 Tentang MEKANISME PPENGAWASAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMORR 1122 TTAHUN 2003 Tentang MEKANISME PPENGAWASAN
2003,
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2003 Tentang KLASIFIKASI PELANGGARAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2003 Tentang KLASIFIKASI PELANGGARAN
2003,
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 09 TAHUN 2003 Tentang TATA CARA PELAPORAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 09 TAHUN 2003 Tentang TATA CARA PELAPORAN
2003,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi